Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sukuk Negara Rp 17,01 Triliun untuk Pengelolaan Sumber Daya Air

Kompas.com - 21/08/2018, 23:59 WIB
Rosiana Haryanti,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui program besar Nawacita, memprioritaskan kebijakan dalam hal irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, hingga 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara senilai Rp 17,01 triliun untuk program pengelolaan sumber daya air.

Program ini tersebar di 33 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Barat, dengan alokasi pembangunan terbesar secara berturut-turut berada di provinsi Papua Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Selain mewujudkan alokasi pendanaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Terus meningkat

Nilai sukuk negara yang dialokasikan sejak tahun 2017 hingga 2019 terus meningkat. Tahun 2017 hanya Rp 2,73 triliun yang dialokasikan, namun pada tahun 2018 bertambah hingga mencapai Rp 5 triliun.

“Sedangkan untuk tahun 2019, nilai yang dialokasikan meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp 9 triliun” tutur Loto Srinaita Ginting, Pelaksana harian Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (21/8/2018).

Alokasi Sukuk Negara pada tahun 2018 terbesar untuk program pengamanan pantai pulau terluar dan pengendalian banjir perkotaan. Program ini menelan dana Rp 2,43 triliun.

Selain itu, dana Rp 1,99 triliun juga dialokasikan untuk program air baku pariwisata, pemanfaatan bendungan untuk air baku dan mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM).

Sementara Sukuk Negara senilai Rp 0,85 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan.

Pembangunan antara lain rehabilitasi irigasi di lumbung padi nasional serta pembangunan bendungan dan embung di daerah kepulauan.

Ilustrasi uangpsphotograph Ilustrasi uang
Untuk tahun 2019, nilai Sukuk Negara yang dialokasikan lebih besar. Sukuk Negara dengan nilai Rp 3,77 triliun, digunakan untuk pengembangan dan infrastruktur irigasi sawah dan tambak. Program ini ditujukan untuk mencapai swasembada.

Sementara Sukuk Negara dengan nilai Rp 1,74 triliun didistribusikan untuk melanjutkan proyek pengamanan pantai di pulau terluar.

Dana ini juga digunakan untuk mengendalikan banjir perkotaan dan pengendalian lahar gunung berapi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Berita
Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Berita
Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah secara 'Online'

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah secara "Online"

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan Saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan Saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau