Maksimalkan Potensi Sumber Daya Air, Kompetensi SDM Mesti Ditingkatkan

LOMBOK, KOMPAS.com - Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan memiliki potensi sumber daya air (SDA) sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun, salah satu yang terbesar di dunia. Namun sayangnya potensi ini tak tersebar merata ke seluruh wilayah nusantara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mengatakan, masalah tersebut terjadi karena jumlah bendungan di Indonesia baru mencapai 231. Fakta ini jelas tak sebanding dengan besarnya potensi sda di Indonesia.

"Bandingkan dengan China yang punya potensi SDA hampir sama dengan Indonesia, tetapi memiliki tidak kurang dari 98.000 bendungan," kata Anita yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Seminar Bendungan Besar Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (25/5/2018).

Makanya, lanjut dia, masih ada wilayah di Tanah Air yang sering kekeringan saat musim kemarau, dan sebaliknya ada pula daerah yang dilanda banjir ketika musim penghujan tiba.

Di samping itu, kata Anita, dampak lain dari minimnya jumlah bendungan membuat pemanfaatan air di negeri ini menjadi tak maksimal. Alhasil sebagian besar potensi air yang ada langsung dibuang ke laut tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu.

Menurut dia ada banyak kendala yang membuat jumlah bendungan di Indonesia masih tertinggal dengan negara lain, salah satunya adalah karena kurangnya ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang bendungan.

Padahal Kementerian PUPR selama periode 2015-2019 mempunyai program membangun 65 bendungan, yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru. Jadi butuh banyak tenaga ahli berkualitas untuk mendukung keberhasilan program yang menjadi salah satu rencana strategis Pemerintahan Joko Widodo tersebut.

Maka dari itu, Kementerian PUPR berharap agar seminar bertemakan "Tantangan Terkini Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan" ini bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya insinyur-insinyur muda dan sarjana teknik yang punya spesialisasi ahli bendungan.

"Saya berharap seminar ini jadi ajang pertukaran pemikiran dan inovasi yang lebih komprehensif sehingga dapat melahirkan ide-ide baru baik dalam pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan bendungan secara optimal," ujar Anita.

Tak cuma itu, lanjut dia, pelaksanaan seminar tersebut diharapkan mampu memberikan masukan dan gagasan baru untuk melindungi bendungan dari bencana alam. Terlebih lagi Indonesia masuk dalam daerah yang rawan bencana alam.

Sertifikasi tenaga ahli

Selain melalui pelaksanaan seminar, salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli bendungan di Indonesia adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap mereka.

Di Indonesia institusi yang melakukan sertifikasi ahli bendungan adalah Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB). Lembaga ini dipercaya pemerintah karena berasosiasi langsung dengan Internasional Committee on Large Dams (Inacold) atau Komite Internasional Bendungan Besar.

Ketua KNI-BB Hari Suprayogi yang hadir dalam seminar tersebut menyatakan sampai April 2018 ini sudah ada 863 tenaga ahli bendungan yang sudah bersertifikat. Dengan rincian 105 ahli utama, 252 ahli madya, 379 ahli muda, 127 ahli pemula, dan 180 orang yang masih menjalani proses sertifikasi.

"Jadi yang bersertifikasi itu baru 52,27 persen dari jumlah anggota KNI-BB atau Inacold Indonesia," papar Hari.

Jumlah tersebut tentu masih kurang, mengingat untuk pembangunan 65 bendungan, pengoperasian dan pemeliharaan 183 bendungan, serta 31 bendungan single purpose Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sudah ada dibutuhkan sekitar 1.000 tenaga ahli bendungan besar bersertifikat.

Apalagi, kata Hari, untuk pembangunan 1 bendungan besar dibutuhkan idealnya 6 ahli bersertifikat, sedangkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan bendungan diperlukan 2 atau 3 ahli bersertifikat.

"Hitung-hitungan Inacold itu kalau terpenuhi baru pada akhir 2018 ini di Indonesia dalam 1 bendungan besar akan ada satu tenaga ahli bersertifikat," kata dia.

Oleh karena itu, Hari berharap pelaksanaan Seminar Bendungan Besar Nasional yang berlangsung dari 25-27 ini bisa menarik animo mahasiswa khususnya jurusan teknik untuk tertarik menjadi tenaga ahli bendungan.

Tak hanya KNI-BB, pemerintah juga telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli bendungan besar bersertifikat.

Sekjen Kementerian PUPR Anita mengatakan pihaknya telah berusaha untuk menyekolahkan para pegawainya ke bidang yang berkaitan dengan bendungan. Kemudian juga mendatangkan profesor-profesor teknik bendungan untuk bekerjasama mengadakan kegiatan ilmiah.

"Semoga dengan niatan awal kami yang baik itu, ke depan akan banyak anak muda mau sekolah di bidang bendungan supaya bisa mengisi kebutuhan tenaga ahli bendungan besar bersertifkat dengan cepat," ucap Anita.