Komisi V DPR Tuding Pencitraan, Basuki Bilang "No Comment"

PASURUAN, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis yang menuding proyek infrastruktur selama ini hanya pencitraan.

"Orang boleh punya persepsi, tapi harus diingat bahwa apa yang kami kerjakan ini sudah dari dulu. Dari dulu Kementerian PUPR bikin tol, bendungan, dan irigasi. Kami cuma mempercepat, yang dulu enggak jalan sekarang kami jalankan," ujar Basuki Hadimuljono kepada Kompas.com, saat mengunjungi proyek Tol Gempol-Pasuruan, Sabtu (12/5/2018).

Baca juga: Ketua Komisi V DPR Anggap Pembangunan Infrastruktur Hanya Pencitraan

Dia menambahkan, tidak semua proyek selesai pada tahun 2018 dan 2019. Ada juga bendungan yang selesai pada 2020, 2021, dan 2022.

Jalan tol juga ada yang selesainya setelah 2019.

Dia mencontohkan di Pulau Jawa masih butuh sekitar 1.800 proyek, juga di Kalimantan dan Sumatera yang butuh ratusan proyek.

Belum lagi proyek jalan tol yang belum dikerjakan di Semarang-Demak, Cileunyi-Cilacap-Yogyakarta, Bawen-Yogyakarta, dan Yogyakarta-Solo.

"Kan dia juga yang putuskan di Komisi V. Itu mungkin bahasa politisnya beliau. Saya no comment untuk itu. Buat saya enggak ada nilainya untuk pencitraan," pungkas Basuki.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI yang juga politisi Partai Gerindra Fary Djemi Francis menuding percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo hanya menjadi ajang pencitraan untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019," kata Fary dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Pencitraan tersebut, kata Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar. Fary yang mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II menjelaskan, pada 2015 lalu, anggaran pembangunan yang diusulkan Kementerian PUPR sebesar Rp 114,8 triliun, sementara yang disetujui Rp 110,8 triliun.

Kemudian pada 2016, anggaran yang disetujui senilai Rp 98,1 triliun dari usulan Rp 169,4 triliun.

Sementara pada 2017 anggaran yang diberikan di bawah 50 persen dari usulan Rp 209 triliun, yakni hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui.

Terakhir pada tahun ini, dari kebutuhan Rp 221,3 triliun, anggaran yang disetujui untuk Kementerian PUPR hanya Rp 106,2 triliun.