Agung Podomoro Masih Pelajari Putusan PTUN Terkait Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), induk usaha PT Muara Wisesa Samudra, masih mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Nelayan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Vice President Corporate Marketing APLN Indra W Antono mengungkapkan, APLN masih mempelajari putusan PTUN tersebut dalam internal perseroan.

"Kami masih pelajari di internal. Dalam satu atau dua hari ini, kami akan menyatakan sikap resmi terhadap putusan PTUN tersebut," ujar Indra kepada Kompas.com, Rabu (1/6/2016).

Indra belum bersedia memberikan keterangan lebih jauh, terlebih mengenai kemungkinan kerugian yang diderita APLN jika harus menunda pelaksanaan reklamasi hingga putusan PTUN tersebut berkekuatan hukum tetap.

Namun Indra memastikan akan menjawab seluruh pertanyaan Kompas.com, pada tanggal 6 Juni mendatang.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

Sebelumnya diberitakan, Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo dalam sidang putusan yang digelar di PTUN hari ini, Selasa (31/5/2016).

Hakim juga memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.

"Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar Adhi.

Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan para penggugat. Hakim menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014.