Jika Reklamasi Terpaksa Dilakukan, Pertimbangkan Dulu 3 Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Reklamasi di Teluk Jakarta menuai pro dan kontra masyarakat. Jika pemerintah memaksa untuk meneruskan proyek ini, setidaknya ada tiga pertimbangan yang harus dipikirkan.

"Harus dikaitkan fungsinya, secara UU masih berlaku, bahwa Jakarta sebagai ibukota negara ada lima fungsi. Fungsi ini melekat dan tidak bisa dipindahkan ke kota lain," ujar Sekjen Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Herdianto Wahyu Kustiadi, saat diskusi terkait NCICD di Goethe Institue, Jumat (13/5/2016).

Herdianto mengatakan, Jakarta adalah pusat pemerintahan, pusat pertahanan dan keamanan, pusat kebudyaan, pusat ekonomi, dan gateway center.

Fungsi-fungsi ini akan membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama jika harus dipindahkan.

Kedua adalah terkait beban lingkungan. Ini harus dikaitkan dengan daya dukungnya. Diketahui proyek reklamasi ini mencakup pembangunan 17 pulau. Angka tersebut tidaklah sedikit.

Jakarta, sebagai kota megapolitan, akan meluas dan bertambah beberapa juta orang. Menurut Herdiyanto, hal tersebut perlu dipikirkan dampaknya di waktu mendatang.

Pertimbangan ketiga, pemerintah telah menetapkan Pulau Seribu masuk dalam prioritas destinasi wisata bahari. Dikhawatirkan, setelah adanya reklamasi, tujuan ini tidak tercapai karena lingkungan menjadi rusak.

Herdiyanto menilai, sebaiknya pemerintah fokus pada perbaikan Teluk Jakarta terlebih dahulu dibandingkan melakukan proyek reklamasi.

"Kalau fungsi itu terwujud, lingkungan yang selama ini tidak berkembang, nantinya akan berkembang. Bukan karena pembangunan properti yang masif, tapi karena perbaikan dengan memperhatikan fungsi-fungsi ekosistemnya," tandas dia.