Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbebas dari Ganjil-Genap, Penyandang Disabilitas Dapat Stiker Gratis

Kompas.com - 11/03/2021, 17:00 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para penyandang disabilitas kini bisa mendapatkan stiker bebas ganjil-genap dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta.

Pendiri Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) Adrianus Satrio Adi Nugroho mengatakan hal itu dalam webinar, Rabu (10/3/2021).

"Dishub juga menyediakan stiker (penyandang) disabilitas untuk (pemberlakuan kendaraan) ganjil-genap," jelas Adrianus.

Adrianus mengungkapkan, stiker bebas ganjil-genap ini bisa didapatkan secara cuma-cuma alias gratis dari Dishub Provinsi DKI Jakarta.

Para penyandang disabilitas menjadi satu dari 12 kendaraan yang dikecualikan dari pembatasan sistem lalu lintas (lalin) ganjil-genap oleh Dishub Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: DTKJ Diminta Buat Kajian Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu-lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Lantas, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan stiker disabilitas?

Berikut ini syaratnya:

  • Surat permohonan (format bebas, ditujukan ke Dishub DKI Jakarta),
  • Foto kopi KTP Pemohon (apabila yang bersangkutan berusia di atas 17 tahun),
  • Foto kopi Akte Kelahiran (apabila yang bersangkutan berusia di bawah 17 tahun) dan foto kopi KTP Penganggung Jawab/Orang tua,
  • Foto kopi SIM (apabila mengemudi sendiri),
  • Foto kopi KTP dan SIM sopir (apabila tidak mengemudi sendiri),
  • Foto kopi STNK (tidak boleh mengajukan lebih dari satu mobil),
  • Foto kopi KK (Kartu Keluarga),
  • Foto kopi Akte Kelahiran,
  • Foto kopi dokumen medis penunjang (dari rumah sakit), dan
  • Foto penyandang difabel (ukuran 8R, seluruh tubuh).

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, masyarakat atau pemohon dapat mengajukan permohonan dan berkas persyaratan kepada Kepala Dishub DKI Jakarta.

Kemudian, tim administrasi akan melakukan validasi.

Jika disetujui, mereka akan menghubungi pemohon untuk melakukan survei lapangan dengan jadwal kunjungan yang telah ditentukan atau disepakati bersama pemohon.

Setelah disetujui, tim administrasi akan langsung melakukan pemasangan stiker di mobil pemohon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harvest City Rilis Kawasan Ruko Dua Lantai Baru, Dibanderol Mulai Rp 690 Juta

Harvest City Rilis Kawasan Ruko Dua Lantai Baru, Dibanderol Mulai Rp 690 Juta

Berita
Ternyata, Lubang di Kursi Plastik Ada Fungsinya

Ternyata, Lubang di Kursi Plastik Ada Fungsinya

Umum
Harga Sewa Perkantoran di Jakarta Turun

Harga Sewa Perkantoran di Jakarta Turun

Berita
Tahun Ini, Jakarta Tambah Pasokan Kantor Baru Seluas 19 Hektar

Tahun Ini, Jakarta Tambah Pasokan Kantor Baru Seluas 19 Hektar

Berita
10 Juta Bambu Digunakan sebagai Matras Tol 'Atas Laut' Semarang-Demak

10 Juta Bambu Digunakan sebagai Matras Tol "Atas Laut" Semarang-Demak

Konstruksi
Bikin Halaman Belakang Rumah Kian Privat dengan 5 Cara Ini

Bikin Halaman Belakang Rumah Kian Privat dengan 5 Cara Ini

Eksterior
Kecelakaan Subang, Lemahnya Regulasi Pemerintah Mengatur Kelayakan Bus

Kecelakaan Subang, Lemahnya Regulasi Pemerintah Mengatur Kelayakan Bus

Berita
Prototipe Rumah Sederhana Dinilai Mudahkan Pengembang dan Pemda

Prototipe Rumah Sederhana Dinilai Mudahkan Pengembang dan Pemda

Perumahan
Apersi Dukung Pemerintah Rilis Kebijakan Prototipe Rumah Sederhana

Apersi Dukung Pemerintah Rilis Kebijakan Prototipe Rumah Sederhana

Perumahan
[POPULER PROPERTI] Perumahan Murah Meriah di Sleman, Harganya Kurang dari Rp 200 Juta

[POPULER PROPERTI] Perumahan Murah Meriah di Sleman, Harganya Kurang dari Rp 200 Juta

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Blitar: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Blitar: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Madiun: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Madiun: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tuban: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tuban: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ngawi: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ngawi: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Nganjuk: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Nganjuk: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com