Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kompas.com - 02/03/2021, 07:00 WIB
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021). DOK. Humas Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN)Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021).

Sedangkan, salah satu sanksi administratif dalam aturan tata ruang adalah pemulihan fungsi ruang.

Menurut dia, hal ini berfokus kepada pemulihan atau pengembalian fungsi ruang sebagaimana seharusnya sebelum dilakukan pelanggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, sanksi ditetapkan untuk memulihkan fungsi ruang yang telah dilanggar agar ruang tersebut dikembalikan ke fungsi semula," lanjut Eddy.

Eddy mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baru saja diundangkan tanggal 2 Februari 2021, mengatur mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang.

Dalam beleid itu disebutkan, pemulihan fungsi ruang adalah upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pemulihan tersebut wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Baca juga: Ingin Komplain Soal Tanah dan Tata Ruang? Ajukan ke #TanyaATRBPN

"Dan ini adalah tanggung jawab pihak yang melanggar," tutur Eddy.

Pada penjelasan PP dikatakan, pemulihan fungsi ruang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan agar ruang dapat kembali berfungsi sesuai rencana yang ada. Proses pemulihan ini tentunya diawasi oleh Pemerintah.

Lalu, bagaimana penerapan keadilan restoratif?

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Renald, keadilan restoratif sejalan dengan semangat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengenakan sanksi administratif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.