Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kompas.com - 02/03/2021, 07:00 WIB
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021). DOK. Humas Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN)Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021).

"Kita melihat perkembangan hukum pidana modern merujuk kepada keadilan restoratif dan rehabilitatif. Jadi, itu sejalan dengan semangat UUCK," ucap Andi dalam PPTR Expo, Senin (1/3/2021).

Dia menegaskan, keadilan restoratif itu sebagai instrumen pemulihan fungsi ruang dalam penataan ruang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pulihkan Fungsi Ruang, Pemerintah Terapkan Restorative Justice

Andi berpendapat, adanya keputusan ini dinilai tepat untuk memperkenalkan penegakan hukum di bidang tata ruang.

Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan agenda global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang bertumpu pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Andi, keadilan restoratif menjadi menarik karena memenuhi rasa keadilan, proses cepat, mengedepankan kepentingan umum, serta bersifat proporsional.

"Jadi, saya kira pendekatan paradigma baru ini penting, bagaimana kita melakukan penindakan berkeadilan dan objektif," ucap Andi.

Dalam memberikan keadilan restoratif, Pemerintah melibatkan partisipasi publik (korban), pelaku, dan Pemerintah sendiri sebagai mediator dengan tetap mengedepankan metode aturan.

Baca juga: Pembangunan Kawasan Industri Harus Sesuai Tata Ruang

Dia mencontohkan, Pemerintah melakukan pendekatan keadilan restoratif kepada pengembang di kawasan Grand Kota Bintang dengan pemulihan fungsi Sungai Cakung seperti sedia kala.

Selain itu, keadilan restoratif juga mengenakan denda untuk memberikan deterrent effect (efek jera).

"Kalau misalnya melakukan pemulihan fungsi sungai seperti melebarkan (kan) ada bangunan di atasnya, itu kan biayanya sangat besar dengan membongkar, harus ganti rugi, dan kembali memfungsikan sungai seperti sedia kala," lanjut Andi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.