Kompas.com - 02/03/2021, 07:00 WIB
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021). DOK. Humas Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN)Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil memberikan sanksi administratif berupa keadilan restoratif atau restorative justice kepada pengembang Grand Kota Bintang yaitu PT Kota Bintang Rayatri.

Pengenaan sanksi ini diberikan karena pengembang dianggap sebagai penyebab banjir di underpass Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) segmen Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terjadi penyempitan sungai karena developer (pengembang) Grand Kota Bintang membangun tidak sesuai standarnya, harusnya badan sungai tidak boleh berkurang sama sekali," ucap Sofyan beberapa waktu lalu.

Menurut Sofyan, pihaknya tidak akan memidana pengembang Grand Kota Bintang selama bisa mengembalikan fungsi Sungai Cakung.

Baca juga: Bikin Banjir Underpass Kalimalang, Pengembang Grand Kota Bintang Kena Sanksi Restoratif

Lantas, apa itu keadilan restoratif?

Ahli Hukum Pertanahan Eddy Leks berpendapat, keadilan restoratif sejatinya berkaitan dengan aspek hukum pidana.

Keadilan restoratif ini dapat diartikan sebagai tanggapan terhadap perilaku kejahatan yang berfokus pada pemulihan dari pelaku kejahatan dan penyelesaian atas masalah-masalah yang muncul dari perbuatan tersebut.

"Di mana korban, pelaku, dan masyarakat bersama-sama mengembalikan keselarasan di antara para pihak," ujar Eddy kepada Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Menurut dia, jika berkaitan dengan pelanggaran tata ruang bisa berakibat sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi pidana ini tentunya berujung pada hukuman penjara dan/atau denda. Fokusnya adalah kepada penghukuman, bukan kepada pemulihan.

Baca juga: Ini Ancaman Pidana Bagi Penyebab Banjir Puncak dan Pelanggar Tata Ruang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.