Kompas.com - 20/11/2020, 11:39 WIB

Hari menuturkan, selama ini untuk mengurus izin lokasi itu perlu advice (rekomendasi) perencanaan dan pertimbangan teknis (pertek) pertanahan. Hal itu yang kerap menyebabkan terjadi perselisihan di lapangan.

“Ke depan nantinya cukup hanya mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTDR saja,” ujarnya.

Usulan ini sudah disampaikan langsung secara tertulis kepada Kemenko Perekonomian dan Kementerian ATR/BPN.

Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mempersiapkan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut  disahkannya UU Cipta Kerja.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, kelima RPP tersebut yaitu Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bank Tanah, Pemberian Hak atas Tanah, Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, serta Kawasan dan Tanah Telantar.

"Terkait penyusunan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang, kami harapkan masukan dari semua praktisi. Silakan berikan kepada kami, apabila tertarik terkait penyelenggaraan tata ruang," ucap Sofyan seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.