UU Cipta Kerja: Masyarakat Bisa Tuntut Pejabat Jika Pembangunan Langgar Tata Ruang

Kompas.com - 07/10/2020, 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) telah dilakukan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020) silam.

Perlu diketahui, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, mencakup 15 bab dan 174 pasal.

Pada klaster tata ruang, Pemerintah mengubah sejumlah hak yang diterima masyarakat dalam yang sebelumnya tercantum pada Pasal 60 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perubahan ketentuan hak masyarakat dalam penataan ruang ini tertuang dalam Pasal 17 Nomor 29 UU Cipta Kerja.

Dalam ketentuan tersebut, setiap orang dapat mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang jika pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.

Beleid ini berbeda dengan Pasal 60 UU Nomor 26 Tahun 2007, bahwa semua orang hanya dapat mengajukan keberatan atas pembangunan yang dilakukan karena tak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.

Artinya, masyarakat mendapatkan perluasan hak jika suatu pembangunan tak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah mereka.

Baca juga: Penjara 3 Tahun Menanti Pengusaha yang Melanggar Tata Ruang

Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

Dalam ketentuan lain dijelaskan, masyarakat hanya dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda)/kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian.

Padahal, dalam Pasal 60 UU 26/2007 disebutkan, masyarakat juga bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemegang izin kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dapat menimbulkan kerugian.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Berita
Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berita
Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Berita
Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Berita
Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Konstruksi
Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Konstruksi
WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

Kawasan Terpadu
G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

Berita
Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Berita
6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

Umum
Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Fasilitas
Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Berita
Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berita
Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Konstruksi
BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.