Oktober Jalan, Sovereign Wealth Fund Dorong Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 12/09/2020, 09:54 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bereda dalam satu panggung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berlangsung dua Hari, 10-11 September 2020. Kedua menteri pembantu Presiden Joko Widodo ini didampingi Ketua Umum ATI Subakti Syukur dan Kepala BPJT Danang Parikesit. Asosiasi Jalan Tol IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bereda dalam satu panggung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berlangsung dua Hari, 10-11 September 2020. Kedua menteri pembantu Presiden Joko Widodo ini didampingi Ketua Umum ATI Subakti Syukur dan Kepala BPJT Danang Parikesit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap, Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Badan Pengelola Dana Investasi yang dimiliki negara mulai berjalan bulan depan.

Menurut Luhut, SWF dinilai dapat mendorong pembangunan infrastruktur di tanah air agar pendanaannya tak selalu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).

"Kami berharap bulan depan, SWF sudah bisa mulai berjalan. Ini adalah kerja sama IDFC, JBIC, Australia, Abu Dhabi dan beberapa pihak lain yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur," terang Luhut seperti dikutip dari Antara, Sabtu (12/9/2020). 

Luhut melanjutkan, SWF bisa diinvestasikan untuk pembangunan jalan tol dan diharapkan akan mendorong efisiensi dalam pembangunannya.

Ia juga menekankan pentingnya melakukan studi yang tepat sebelum dimulainya pembangunan jalan tol.

Baca juga: Pembebasan Lahan Tol Bakal Jadi Urusan Menko Luhut

Berdasarkan pengalamannya, masalah pembebasan tanah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Luhut juga menyinggung tentang rencana Pemerintah untuk menyederhanakan perizinan karena ada beberapa proyek yang sudah diberikan Pemerintah kepada Swasta tetapi tidak berjalan.

"Kita sering tersandera oleh izin, jadi ke depannya jika ada proyek yang tidak berjalan kami akan cabut izinnya dan kita beri kepada pihak lain yang sanggup menjalankannya," tegas Luhut.

Dia juga mengimbau, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut berkontribusi dalam perekonomian nasional melalui rentang pembayaran yang tidak terlalu lama kepada pemasok.

Dengan demikian, kondisi keuangan BUMN bisa sehat dan perusahaan lainnya juga sehat yang berdampak positif pada bisnis jalan tol.

Luhut mengungkapkan, sepanjang tahun 1978 hingga 2014, jalan tol yang dibangun Pemerintah sekitar 795 kilometer.

Namun sejak enam tahun terakhir atau sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi telah terbangun 1.371 kilometer.

"Ini karena Presiden yang rajin membangun infrastruktur dan jenderal lapangannya adalah Pak Basuki ( Menteri PUPR), saya apresiasi beliau. Sampai 2024 nanti 4.700 kilometer tol akan selesai dibangun dan ini pencapaian yang luar biasa," tutur Luhut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X