[POPULER PROPERTI] Pembebasan Lahan Tol Bakal Jadi Urusan Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah pembebasan lahan jalan tol Proyek Strategis Nasional (PSN) akan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan hal itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Labuan Bajo, NTT, yang digelar pada 10-11 September 2020.

Hal ini menyusul pencapaian pembangunan jalan tol yang telah dituntaskan sepanjang 1.374 kilometer.

Sehingga, pembebasan jalan tol untuk target pembangunan berikutnya hingga mencapai 2.500 kilometer pada 2025 mendatang dapat terealisasi.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com, Sabtu (12/9/2020).

Selengkapnya bisa Anda akses melalui tautan ini Pembebasan Lahan Tol Bakal Jadi Urusan Menko Luhut

Dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketidak-kompakkan terkait penundaan kenaikan tarif ruas Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

Kedua menteri tersebut yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurut Luhut, komitmen dengan investor baik domestik maupun asing harus dilaksanakan, termasuk kenaikan tarif tol.

Sementara Basuki mengatakan, penundaan kenaikan tarif tol harus dilakukan mengingat saat ini dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Lantas, apa tanggapan pengamat mengenai perbedaan sikap ini? 

Temukan jawabannya di sini Saat Dua Menteri Jokowi Tak Kompak, Apa Dampaknya Bagi Investasi?

Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mencatat, realisasi bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS) atau dikenal Bedah Rumah mencapai 80,76 persen atau senilai Rp 3,77 triliun per Kamis (10/9/2020).

Sementara, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 236.689 orang.

Program tersebut dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Selanjutnya baca di sini Per 10 September, Rumah yang Berhasil Dibedah Senilai Rp 3,77 Triliun