Pengembang Minta Ketentuan Hunian Berimbang Ditinjau Ulang

Kompas.com - 27/07/2020, 13:00 WIB
Ilustrasi rumah subsidi. KOMPAS.com / DANI PRABOWOIlustrasi rumah subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan ketersediaan rumah subsidi melalui kebijakan hunian berimbang belum dilaksanakan.

Ketentuan ini mewajibkan setiap pengembang untuk membangun rumah tapak atau rumah susun murah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Konsep hunian berimbang adalah pengembangan rumah tapak dengan perbandingan 1:2:3.

Artinya, dalam membangun satu rumah mewah, pengembang wajib mengimbanginya dengan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan tetapi pada satu wilayah kabupaten atau kota.

Namun konsep ini dianggap sulit dilaksanakan oleh pengembang.

Baca juga: Persyaratan Hunian Berimbang bagi Pengembang: Jadi Beban atau Kesempatan?

Totok pun menyarankan apabila pengembang tidak bisa menyediakan hunian berimbang dalam satu hamparan, maka developer besar di ibu kota bisa berkolaborasi dengan para pelaku usaha di daerah.

"Ini sangat kami harapkan untuk mengangkat teman-teman developer di daerah khususnya yang di rumah MBR," kata Totok dalam seminar daring, Kamis (23/7/2020).

Totok juga berharap penyediaan perumahan murah bagi MBR diselenggarakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan pengembang.

Adapun caranya adalah dengan pengendalian harga tanah atau menggunakan tanah pemerintah untuk membangun hunian bagi MBR.

Mengenai hal ini, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung menuturkan keberadaan hunian berimbang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Baca juga: Pengembang Usulkan Hunian Berimbang dalam Satu Provinsi

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X