Atur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Terbitkan PP 22/2020

Kompas.com - 10/07/2020, 17:00 WIB
Ilustrasi konstruksi Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRIlustrasi konstruksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi.

PP ini sekaligus merupakan payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto mengatakan, peraturan dalam PP ini berlaku di seluruh pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik yang dilaksanakan melalui sektor pemerintah, swasta maupun usaha perorangan.

Baca juga: Konstruksi Jembatan Sei Alalak Tahan Gempa hingga Satu Abad

Menurutnya, latar belakang diterbitkannya PP tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat.

Ilustrasi konstruksiDok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Ilustrasi konstruksi
Selain itu PP tersebut juga berfungsi menyederhanakan skema dan pengaturan jasa konstruksi agar tidak membebani masyarakat, serta menjamin arah kebijakan jasa konstruksi yang baik dan mengedepankan profesionalisme.

Baca juga: Konstruksi Gerbang Menuju Candi Borobudur Habiskan Dana Rp 21,3 Miliar

"Saya berharap dengan diterbitkannya PP Nomor 22 tahun 2020 ini akan semakin memperkuat sektor konstruksi di Indonesia," ucap Trisasongko melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Dia menyatakan, dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, PP ini memberikan pedoman yang lebih jelas dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan jasa konstruksi.

Ilustrasi konstruksiDok. Biro Komunikasi Publlik Kementerian PUPR Ilustrasi konstruksi
Bukan itu saja, Triasongko menamabhakan, PP tersebut juga memberikan pedoman dalam pengenaan sanksi, penataan kembali struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi, serta pengaturan rantai pasok sumber daya serta perluasan peran masyarakat jasa konstruksi.

Peran masyarakat

Trisasongko menyebut, beberapa pasal dalam PP ini memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk beperan aktif dalam pengawasan, pemberian masukan perumusan kebijakan serta forum jasa kontruksi.

Baca juga: Konstruksi Simpang Susun Sentul Selatan Ditargetkan Rampung Juli 2020

Di samping itu, masyarakat melalui asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi dapat terlibat langsung dalam kewenangan Pemerintah Pusat dengan menjadi pengurus lembaga.

Ilustrasi konstruksiDok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Ilustrasi konstruksi
Bukan hanya masyarakat, asosiasi juga diberikan ruang yang lebih besar. Dia menyebut, asosiasi dapat membentuk lembaga sertifikasii, tentu setelah mendapatkan akreditasi dari Pemerintah.

Baca juga: Dukung KSPN Danau Toba, Konstruksi Alur Tano Ponggol 93,5 Persen

Dengan keterlibatan masyarakat, Triasongko berharap dapat mendorong seluruh asosiasi profesi, badan usaha dan rantai pasok untuk lebih profesional dalam mengembangkan klasifikasi usaha/profesinya.

Asosiasi diharapkan juga dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan bagi anggotanya.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X