Hutama Karya Siap Bangun Kawasan Industri Sekitar Tol Trans-Sumatera

Kompas.com - 29/06/2020, 11:41 WIB
Suasana ruas di Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang dengan total panjang 189 kilometer, pada Jumat (15/11/2019) ini resmi beroperasi. DOK BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENSuasana ruas di Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang dengan total panjang 189 kilometer, pada Jumat (15/11/2019) ini resmi beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) siap mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di sekitar jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera.

Kawasan pertumbuhan ekonomi baru ini berupa kawasaan industri yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, dan daya saing masyarakat di Pulau Sumatera.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto menuturkan kajian kelayakan atau feasibility study untuk pengembangan kawasan industri ini sudah dilakukan.

"Kami sudah menyiapkan banyak kajian untuk itu. Pengembangannya lebih ke kawasan industri," kata Budi kepada Kompas.com, Minggu (28/6/2020).

PT Hutama Karya (Persero) diketahui memiliki rencana besar untuk mengintegrasikan infrastruktur konektivitas di koridor Tran-Sumatera dengan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Baca juga: Bos Baru Hutama Karya Fokus Inovasi dan Percepat Proyek Tol Trans-Sumatera

Dalam merealisasikan rencana besar ini, perusahaan akan menggandeng swasta dengan skema kerja yang terbuka untuk berbagai opsi, baik kerja sama operasi maupun ventura.

Namun, untuk dapat menumbuhkan sentra ekonomi baru tersebut, diperlukan kontribusi dan dukungan dari pemerintah daerah.

PT Hutama Karya (Peraero) juga diketahui melakukan banyak kajian, karena kepentingannya bukan cuma Hutama Karya, juga melibatkan Bappenas, Komite  Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan pengendalian risiko warga negara.

Sejatinya, terdapat empat value capture yang dapat ditangkap untuk mengoptimalkan kehadiran Tol Trans-Sumatera.

Keempatnya yaitu pajak, retribusi, pemanfaatan aset pemerintah, dan kontribusi pihak ketiga. Namun, untuk dapat menangkap hal tersebut dibutuhkan modal yang tidak sedikit.

Pasalnya, value capture ini berkaitan erat dengan peningkatan lalu lintas harian (LHR) di jalan tol yang dirancang sepanjang 2.704 kilometer itu.

Sebagai gambaran, potensi value capture selama masa konsesi 30 tahun hingga 2048 mendatang yaitu tambahan penerimaan pajak pemerintah pusat sebesar Rp 2.685 triliun atau setara Rp 89 triliun per tahun, serta potensi tambahan penerimaan asli daerah sebesar Rp 283 triliun atau rata-rata Rp 9,4 triliun per tahun.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan value capture tersebut?

Pertama, pemda perlu mendukung segala bentuk investasi yang memanfaatkan Tol Trans-Sumatera.

Selain itu, perlu melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD, menciptakan program yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan wajib pajak baru, serta membentuk forum komunikasi antara pengelola jalan tol dengan pemda.

Di samping itu, perlu pelibatan para penerima manfaat Tol Trans Sumatera dalam menyiapkan pelaksanaan skema value capture dan mengindentifikasi payung hukum yang dapat mendukung pelaksanaan value capture.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Berita
Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Berita
Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Kawasan Terpadu
Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Kawasan Terpadu
Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Berita
Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Konstruksi
Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Perumahan
'Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya'

"Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya"

Kawasan Terpadu
Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips
BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

Berita
Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Apartemen
1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

Perumahan
Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Berita
Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Konstruksi
[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X