Basuki Sebut Lokasi "Food Estate" Berada di Lahan Aluvial

Kompas.com - 24/06/2020, 20:45 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menyiapkan rencana pengembangan food estate atau wilayah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia.

Guna mendukung rencana tersebut, pemerintah menyiapkan lahan yang merupakan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Meski demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tanah yang digunakan sebagai lokasi pengembangan food estate merupakan tanah aluvial dan bukan lahan gambut.

Sebelumnya, ada dua lokasi alternatif lain yang akan digunakan sebagai tempat pengembangan food estate, yakni Sumatera Selatan dan Merauke.

Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan lokasi lumbung pangan baru berada di Kalimantan Tengah.

"Tadinya ada tiga lokasi alternatif, di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah," ucap Basuki saat Rapat Kerja bersama DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Food Estate 165.000 Hektar Eks Lahan Gambut Siap Berproduksi Tahun 2022

Dia menambahkan, lokasi tepatnya berada di pinggir Sungai Barito. Di kawasan tersebut, potensi wilayah yang bisa dikembangkan seluas 295.500 hektar.

Akan tetapi, lahan yang sudah dicetak menjadi sawah dan telah memiliki jaringan irigasi seluas 165.000 hektar.

"Jadi di sana ada 165.000 hektar yang eks kawasan gambut PLG berupa aluvial," tutur Basuki.

Dari jumlah tersebut, tanah yang sudah diolah oleh petani setiap tahunnya atau lahan yang sudah fungsional seluas 85.500 hektar.

Kemudian dari luas lahan fungsional, tanah yang dipelihara setiap tahun secara reguuler seluas 57.000 hektar. Sementara sisanya yakni 28.300 hektar memiliki jaringan irigasi yang baik.

"Kondisi irigasi yang baik 28.300 hektar. Sehingga kami ingin mengintensifkan sebanyak yang 57.200 hektar ini," kata dia.

Selain itu, masih ada lahan seluas 79.500 hektar yang masih berupa semak belukar. Oleh karena itu, diperlukan pembersihan atau land clearing.

Sebelunya diberitakan, pengerjaan lahan food estate mulai dilakukan pada tahun 2020. Dengan demikian, pada tahun 2022 mendatang, produksi pangan di lahan tersebut bisa dioptimalkan.

Baca juga: Food Estate dan Kilas Balik Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar

Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2020 hingga 2024 atau prioritas kedua setelah pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang.

Pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pertanian.

Kedua insititusi ini akan melakukan pengembangan teknologi olah tanam.

Sementara Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. 

Basuki mengungkapkan, proyek ini juga melibatkan Kementerian Pertahanan. 

"Karena menurut beliau (menteri pertahanan) ini adalah ketahanan non-militer. Ketahanan pangan diperlukan untuk ketahanan non-militer," tuntas Basuki.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X