Fase "New Normal" Dinilai sebagai Momentum Percepatan Reforma Agraria

Kompas.com - 19/06/2020, 10:48 WIB
Deretan rumah yang dibangun warga di atas tanah sengketa di Mesuji, Lampung, Kamis (2/8/2012). Konflik tanah dan tambang yang akhir-akhir ini merebak diduga salah satunya karena masyarakat tidak dilibatkan dalam mengolah tanah atau tambang untuk kesejahteraan warga.

KOMPAS/HERU SRI KUMORODeretan rumah yang dibangun warga di atas tanah sengketa di Mesuji, Lampung, Kamis (2/8/2012). Konflik tanah dan tambang yang akhir-akhir ini merebak diduga salah satunya karena masyarakat tidak dilibatkan dalam mengolah tanah atau tambang untuk kesejahteraan warga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai strategi untuk percepatan penyelenggaraan Reforma Agraria.

Salah satu provinsi yang tengah menggalakkan GTRA adalah Kepulauan Riau (Kepri) yang telah dibentuk pada tahun 2018 silam. 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau Asnawati mengatakan, tahun 2020 merupakan momentum tepat untuk menyinergikan upaya percepatan Reforma Agraria jelang memasuki fase normal baru (new normal).

“Terutama terkait penyediaan data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang nanti akan ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah maupun legalisasi aset, pemberdayaan masyarakat serta penyelesaian konflik agraria di Provinsi Kepri," ujar Asnawati dalam siaran pers, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Jokowi Minta PSN Dikebut, Gugus Tugas Reforma Agraria Siapkan Mekanisme Percepatan

Sementara itu, Sekretaris Dirjen (Sekdirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Sukriptiyah mengatakan, Reforma Agraria harus dipercepat.

Sebab, hal tersebut merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Kerja Indonesia Maju pada tanggal 20 Mei 2020.

Reforma Agraria secara fundamental memiliki berbagai program yang bertujuan untuk menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa.

Selain itu, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, dan memberikan pengakuan hak atas tanah beserta pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Kepala Sub-Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas Aswicaksana menambahkan, tujuan Reforma Agraria dapat tercapai asalkan GTRA mampu menjalankan roadmap program tersebut.

"Asalkan kita mampu menjalankan roadmap Reforma Agraria ini dengan baik sehingga mampu membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera,” tutur Aswicaksana.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk menyukseskan Reforma Agraria adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus setiap tahun. 

Selain itu, koordinasi antar-GTRA daerah provinsi serta kabupaten/kota diharapkan bisa mempercepat Reforma Agraria yang dicanangkan pemerintah sehingga masyarakat sejahtera.

Nantinya, GTRA Provinsi Kepulauan Riau akan dikoordinasi oleh GTRA pusat yang dikepalai oleh Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA Pusat Surya Tjandra.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X