Kompas.com - 13/06/2020, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merestui pembangunan empat pulau reklamasi di Teluk Jakarta dengan meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Perpres ini ditandatangani pada 13 April 2020 lalu. Namun berbagai kalangan menilai, pengaturan mengenai penataan pulau-pulau reklamasi dalam perpres tersebut dinilai tidak tepat.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Abdul Kamarzuki menjelaskan, Perpres 60 Tahun 2020 disusun untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Dia melanjutkan, dalam Perpres 54 Tahun 2008, sudah ada pengaturan tentang penyelenggaraan reklamasi.

Sementara dalam Perpres 60 Tahun 2020 keempat pulau reklamasi itu masuk dalam zona budi daya nomor 8 atau Zona B8.

Baca juga: Soal Reklamasi, Perpres 60/2020 Mengakomodasi Pulau Eksisting

Di dalam zona ini, ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan.

Kemudian kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan di empat pulau ini adalah pembuangan limbah, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8, kegiatan yang mengganggu muara sungai.

Lalu kegiatan yang mengganggu jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan yang mengganggu usaha perikanan laut.

Sedangkan untuk wilayah perairan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan nantinya akan diatur pula dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) yang saat ini masih dalam proses.

"Tentunya pengaturan reklamasi di sana. Tapi untuk pulau-pulau yang sudah eksisting, yang sudah muncul sebagai daratan itu perlu diakomodasi di sini (Perpres 60/2020)," ucap Kamarzuki, Jumat (12/6/2020).

Dia menambahkan, dalam RZKSNT, tidak ada aturan mengenai keberadaan badan koordinasi yang akan mengelola kawasan Jabodetabek-Punjur.

"Makanya tadi untuk penanganan pesisir dan reklamasi di lembaga ini sekalian. Nanti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut di sini," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPA 2022 Digelar, Lamudi Mencari Proyek Favorit Pencari Rumah

LPA 2022 Digelar, Lamudi Mencari Proyek Favorit Pencari Rumah

Berita
Berapa Jumlah Warna Cat Rumah Bagian Dalam yang Bisa Diaplikasikan Pada Satu Ruangan?

Berapa Jumlah Warna Cat Rumah Bagian Dalam yang Bisa Diaplikasikan Pada Satu Ruangan?

Tips
Serah Terima Unit 'Menggantung', Sejumlah Pembeli Apartemen Meikarta Tuntut Uang Kembali

Serah Terima Unit "Menggantung", Sejumlah Pembeli Apartemen Meikarta Tuntut Uang Kembali

Berita
Salah Satu Direktur Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respon Waskita

Salah Satu Direktur Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respon Waskita

Berita
Strategi Hadi Tjahjanto Selesaikan Persoalan Tanah Eks-transmigrasi

Strategi Hadi Tjahjanto Selesaikan Persoalan Tanah Eks-transmigrasi

Berita
Basuki Pastikan Investor Bisa Masuk ke IKN Mulai Kuartal II-2023

Basuki Pastikan Investor Bisa Masuk ke IKN Mulai Kuartal II-2023

Berita
Pemerintah Targetkan Backlog Rumah 0 Persen Tahun 2045, Grand Design Terbit Sebelum Natal

Pemerintah Targetkan Backlog Rumah 0 Persen Tahun 2045, Grand Design Terbit Sebelum Natal

Berita
Apakah Warna Cat Rumah Bagian Dalam Harus Selalu Sama di Tiap Ruangan?

Apakah Warna Cat Rumah Bagian Dalam Harus Selalu Sama di Tiap Ruangan?

Tips
RSUD Sayang Direnovasi akibat Gempa Cianjur, Dua Ruang Inap Beres Akhir 2022

RSUD Sayang Direnovasi akibat Gempa Cianjur, Dua Ruang Inap Beres Akhir 2022

Berita
10 Ruas Tol Siap Dilintasi Saat Natal dan Tahun Baru, Ini Daftarnya

10 Ruas Tol Siap Dilintasi Saat Natal dan Tahun Baru, Ini Daftarnya

Berita
600.000 Hektar Tanah Eks-transmigrasi di Tanah Laut Bakal Dilegalisasi

600.000 Hektar Tanah Eks-transmigrasi di Tanah Laut Bakal Dilegalisasi

Berita
Sukses Gaet Investor, Desa di Gresik Ini Bangun Sports Center Rp 7 Miliar

Sukses Gaet Investor, Desa di Gresik Ini Bangun Sports Center Rp 7 Miliar

Fasilitas
Bisa Ditiru Pemda Lainnya, Hibah APBD Percepat Pendaftaran Tanah

Bisa Ditiru Pemda Lainnya, Hibah APBD Percepat Pendaftaran Tanah

Berita
Quay Quarter Tower Dinobatkan sebagai Gedung Terbaik Tahun 2022

Quay Quarter Tower Dinobatkan sebagai Gedung Terbaik Tahun 2022

Arsitektur
KA Datuk Belambangan Diluncurkan, Tarif Hanya Rp 5.000

KA Datuk Belambangan Diluncurkan, Tarif Hanya Rp 5.000

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.