7 Rekomendasi DTKJ Perlancar Transportasi Ibu Kota Pasca Covid-19

Kompas.com - 10/05/2020, 20:38 WIB
Petugas memeriksa kendaraan roda empat di Jalan tol Jakarta - Cikampek Km 47, Karawang, Jawa Barat, Rabu (6/5/2020). Penyekatan akses transportasi di tol Jakarta - Cikampek tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc. ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu ChazarPetugas memeriksa kendaraan roda empat di Jalan tol Jakarta - Cikampek Km 47, Karawang, Jawa Barat, Rabu (6/5/2020). Penyekatan akses transportasi di tol Jakarta - Cikampek tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah menyiapkan tujuh rekomendasi dalam rangka memperlancar arus transportasi jika kelak Pandemi Covid-19 berakhir.

Ketua DTKJ Haris Muhammadun menjelaskan, ketujuh rekomendasi ini setelah DTKJ melihat dan berkaca dari pengalaman beberapa kota di Asia dalam mengendalikan kemacetan.

Kemacetan di Bangkok, Thailand, contohnya, menurut Tomtom Index turun sebanyak 62 persen.

Kemudian, Kuala Lumpur, Malaysia, turun 57 persen, Singapura merosot 56 persen, serta Tokyo, Jepang, melandai 32 persen.

Baca juga: Kampanye Stay at Home Bikin Traif Tol Turun Signifikan

"Oleh sebab itu, tujuh rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya Jakarta untuk menekan angka kemacetan," kata Hatis dalam diskusi daring yang digelar Instran, Minggu (10/5/2020).

Berikut 7 rekomendasi memperlancar arus transportasi pasca Pandemi Corona:

1. Menerbitkan aturan untuk mempertahankan meeting online dalam rangka meminimalisasi pergerakan orang.

2. Menertibkan aturan untuk membagi secara proporsional antara belajar online dan belajar tatap muka di perguruan tinggi, sekolah menengah, dan sekolah dasar.

3. Menerapkan aturan jam operasional berbeda untuk perkantoran, kampus, dan sekolah, sehingga tidak terjadi lonjakan perjalanan pada waktu tertentu.

4. Reformasi angkot dengan pola manajemen, desain kapasitas, integrasi intern dan antar moda serta perluasan Jak-Lingko (angkot by the service). 

5. Penguatan aspek transportasi dalam TOD, yakni konektivitas, integrasi atau keterpaduan angkutan lanjutan, fasilitas pedestrian dan sepeda.

6. Mendorong BUMD DKI untuk membangun hunian komersial pada simpul transportasi publik,

7. Percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) untuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan kebijakan pendukungnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X