Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karyawan Perumnas Minta Erick Thohir Copot Direksi Inkompeten

Kompas.com - 08/05/2020, 20:26 WIB
Putri Zakia Salsabila ,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah situasi krisis Covid-19, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir melakukan perombakan jajaran direksi BUMN pada Rabu (06/05/2020).

Jajaran direksi yang digantikan termasuk di Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Tiga dari lima direksi yang dicopot tersebut adalah Bambang Tri Wibowo sebagai Direktur Utama, Eko Yuliantoro sebagai Direktur Keuangan dan SDM, dan Galih Prahananto sebagai Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis.

Dua hari setelahnya, para karyawan mengirimkan karangan bunga ke kantor Kementerian BUMN untuk menyuarakan kondisi yang terjadi di Perum Perumnas.

Terdapat belasan karangan bunga yang tersemat pesan eksplisit, beberapa di antaranya bertuliskan dukungan dan ucapan terima kasih kepada Erick Tohir yang dianggap telah melakukan "bersih-bersih direksi perumnas".

Baca juga: Perumnas Segera Bangun Apartemen Rp 300 Jutaan di Bandung

Para karyawan merasa kurang lega atas pergantian tiga dari lima direksi Perumnas. Mereka menilai, dua direksi lain yang masih bertahan harus ikut dicopot karena tidak kompeten.

Ketua umum Serikat Karyawan Perumnas Basuki Setyono menyampaikan hal tersebut saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Basuki memaparkan, keresahan paling mendasar yang terjadi di Perumnas adalah kondisi kinerja perusahaan kurang baik.

Selain itu, banyak posisi dan jabatan strategis yang diisi oleh tenaga kerja pro-hired dari kalangan khusus tanpa proses seleksi.

"Meskipun telah diisi oleh tenaga-tenaga kerja yang pro-hired, tetapi faktanya kinerja perusahaan tidak kunjung membaik," ujarnya.

Basuki pun menjabarkan beberapa rencana bisnis Perumnas yang dinilai gagal berjalan yakni pengembangan kawasan dan rumah tapak.

Padahal pengembangan kawasan dan rumah tapak merupakan bisnis inti atau core business dari Perumnas selama puluhan tahun sejak berdiri pada 1974.

Sebaliknya, kini Perumnas lebih mengutamakan pembangunan beberapa proyek high rise building dalam waktu yang hampir bersamaan tanpa perencanaan yang matang dan mumpuni.

Karena dilakukan secara bersamaan itu, tak heran jika ada beberapa proyek yang molor dan menimbulkan extra cost tinggi.

"Di bagian tim pemasaran sudah mempekerjakan general manager marketing and sales dengan gaji tinggi. Akan tetapi penjualan tidak maksimal sehingga target tidak tercapai," ungkap Basuki.

Selain itu, Basuki juga menyampaikan kekecewaan terkait kurangnya kepercayaan direksi kepada para karyawan organik yang sudah terdidik dan tahu seluk beluk proses bisnis Perumnas.

"Direksi lebih percaya kepada tenaga pro-hired itu yang nyatanya hingga saat ini belum mampu mencapai target-target. Bahkan tidak ada satu pun yang tercapai. Seperti penjualan proyek Martubung di Medan, Dramaga Bogor, dan lain-lain yang seret," ucap Basuki.

Oleh karena itu, sebagai perwakilan karyawan, Basuki menyampaikan harapannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir, agar direktur pemasaran dan direktur produksi Perumnas juga diganti.

"Semoga diganti dengan yang lebih bisa meningkatkan penjualan dan memperhatikan kader-kader internal yang sebenarnya mempunyai kualitas baik dan cakap. Hal ini agar tercipta hubungan industrial yang harmonis," harapnya.

Kompas.com  kemudian menghubungi Direksi Pemasaran dan General Manager Perumnas dimaksud, untuk mengonfirmasi keluhan karyawan tersebut.

Namun hingga kini, Kompas.com belum mendapatkan konfirmasi ataupun klarifikasi dari pihak terkait.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau