Perhatian, Mudik Tetap Dilarang tapi Pengecualian Perjalanan Diperluas

Kompas.com - 06/05/2020, 17:00 WIB
Ilustrasi jalan tol Kementerian PUPRIlustrasi jalan tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, peraturan mengenai larangan mudik Lebaran 2020 tetap berlaku.

Tidak ada perubahan aturan, meskipun terdapat pengecualian perjalanan yang ditambah atau diperluas.

"Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya, mudik dilarang," tegas Doni yang menyampaikan langsung hal ini dalam konferensi pers, Rabu (26/5/2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Baca juga: Kamis Besok, Semua Moda Transportasi Kembali Beroperasi

SE ini terbit menyusul tindak lanjut penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Larangan Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Menurut Doni, pihaknya membuat SE tersebut dalam rangka mengatasi keterhambatan pelayanan penanganan Covid-19 dan pelayanan kesehatan akibat keterbatasan sarana transportasi.

Terdapat beberapa pengecualian orang keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum seperti darat, kereta api, penyebarangan laut, dan udara di seluruh Indonesia.

Adapun kriteria pengecualian orang tersebut yakni:

Perjalanan orang yang bekerja dalam lembaga Pemerintah atau swasta dalam menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pelayanan pertahanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi penting.

Kemudian, perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat penanganan atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya mengalami sakit keras atau meninggal dunia.

Selanjutnya, repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia (WNI), dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus orang oleh Pemerintah sampai ke daerah asal.

Namun, setiap orang yang masuk dalam kriteria pengecualian perjalanan ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

"Selanjutnya, kegiatan ini harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti, menggunakan masker, menjaga jarak sosial (social distancing), menjaga kebersihan tangan dan menunjukkan bukti piket pergi-pulang," tuntas Doni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X