Transportasi Seharusnya Tunduk pada PSBB Kementerian Kesehatan

Kompas.com - 13/04/2020, 19:00 WIB
Pengemudi ojek online membawa barang-barang pesanan penumpang di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengemudi ojek online membawa barang-barang pesanan penumpang di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mencantumkan, bahwa yang berhak menentukan PSBB atau tidak hanyalah Kementerian Kesehatan.

Termasuk pengendalian dalam penggunaan transportasi juga harus tunduk kepada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Permenkes ini disambut dengan Peraturan Gubernur ( Pergub) DKI Nomor 33 Tahun 2020. Pergub ini mengatur, salah satunya, tentang pelarangan ojek online (ojol) mengangkut penumpang selain barang saat PSBB.

Namun, sejumlah aturan tersebut dipatahkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan PenyebaranCovid-19 yang justru mengizinkan ojol mengangkut penumpang.

Terang saja, penerbitan Permenhub ini memancing perdebatan karena berseberangan dengan Pergub DKI serta Permenhub itu sendiri karena keduanya berbeda dalam menerjemahkan pembatasan fisik (physical distancing) selama PSBB.

Sebaiknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengacu kepada Permenkes tentang PSBB. Hal ini karena yang mengizinkan Pemerintah Daerah (Pemda) memberlakukan PSBB adalah Kemenkes bukan Kemenhub.

Angkutan umum bermasalah

Saya merasa sedih sekali, permasalahan tidak hanya terjadi pada peraturan dan payung hukum yang saling kontradiksi, melainkan juga fakta di lapangan.

Hari ini, Senin (13/4/2020) terjadi penumpukan penumpang di beberapa stasiun keretarel listrik ( KRL), seperti Citayam dan Bogor.

Peristiwa ini sama seperti sebelumnya, dan boleh dikatakan pembatasan fisik gagal dilakukan, hingga pada akhirnya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menambah perjalanan KRL untuk mengangkut penumpang.

Ironis sebenarnya, kekeliruan yang sama dilakukan lagi karena menumpuknya penumpang di stasiun, karena ada pembatasan perjalanan tanpa data peak-hour, dan data asal-tujuan penumpang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Naik 17 Januari 2021

Tarif Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Naik 17 Januari 2021

Berita
Intip, Strategi Adhi Commuter Properti Kejar Rp 1,3 Triliun di Tengah Pandemi

Intip, Strategi Adhi Commuter Properti Kejar Rp 1,3 Triliun di Tengah Pandemi

Berita
Sektor Properti Bangkit jika Pertumbuhan Ekonomi di Atas 4,8 Persen

Sektor Properti Bangkit jika Pertumbuhan Ekonomi di Atas 4,8 Persen

Berita
Terkendala Covid, Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia Tak Penuhi Target

Terkendala Covid, Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia Tak Penuhi Target

Berita
Tarif Tol JORR Naik hingga Rp 1.500, Minggu 17 Januari Resmi Berlaku

Tarif Tol JORR Naik hingga Rp 1.500, Minggu 17 Januari Resmi Berlaku

Berita
Ditjen Bina Marga Kirim Alat Berat, Buka Jalur Evakuasi Korban Gempa Majene

Ditjen Bina Marga Kirim Alat Berat, Buka Jalur Evakuasi Korban Gempa Majene

Berita
Tanggap Bencana Gempa Majene, Ditjen Cipta Karya Fasilitasi Air Bersih dan Toilet Umum

Tanggap Bencana Gempa Majene, Ditjen Cipta Karya Fasilitasi Air Bersih dan Toilet Umum

Berita
Tarif Baru Tol Cipularang dan Padaleunyi Berlaku 17 Januari, Ini Rinciannya

Tarif Baru Tol Cipularang dan Padaleunyi Berlaku 17 Januari, Ini Rinciannya

Berita
Siap-siap, Tarif Tol JORR-S dan Akses Tanjung Priok Juga Naik

Siap-siap, Tarif Tol JORR-S dan Akses Tanjung Priok Juga Naik

Berita
Jokowi Ungkap Alasan Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Tahun 2021

Jokowi Ungkap Alasan Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Tahun 2021

Berita
Menengok Rumah Ramah Lingkungan di Desa Terapung Amsterdam

Menengok Rumah Ramah Lingkungan di Desa Terapung Amsterdam

Arsitektur
Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Berita
Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

Berita
[POPULER PROPERTI] Minggu 17 Januari, Tarif Integrasi Tol Japek dan Tol Layang Resmi Berlaku

[POPULER PROPERTI] Minggu 17 Januari, Tarif Integrasi Tol Japek dan Tol Layang Resmi Berlaku

Berita
Kantongi Rp 520 Miliar dalam 6 Bulan, Cipta Harmoni Rilis Klaster Kedua The Sanctuary Collection

Kantongi Rp 520 Miliar dalam 6 Bulan, Cipta Harmoni Rilis Klaster Kedua The Sanctuary Collection

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X