Jokowi Minta Pemda Tingkatkan Pengawasan dan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 30/03/2020, 15:00 WIB
Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020) malam. Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. dok Istana KepresidenanPresiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020) malam. Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah; gubernur, wali kota, dan bupati, untuk meningkatkan pengawasan terhadap warganya yang telanjur mudik di wilayah masing-masing.

Menurut Presiden, pengawasan tersebut penting sekali untuk mempercepat pencegahan penyebaran Covid-19.

"Saya menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) dan Gubernur DIY (Sri Sultan Hamengku Buwono X) bahwa di provinsi sudah menerapkan protokol di desa bagi pemudik. Saya kira insentif yang bagus,"kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video di Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

Presiden juga mengingatkan, pengawasan terhadap para pemudik yang sudah berada di kampung halaman masing-masing agar dilakukan secara terukur, dan jangan sampai terjadi  langkah-langkah atau screening yang berlebihan. 

Baca juga: [POPULER PROPERTI] Pembatasan Lalin Tol Ditempuh Jika Jadebotabek Lockdown

"Siapkan protokol kesehatan di wilayah masing-masing," imbuh dia.

Selain meminta kepala daerah meningkatkan pengawasan, dalam rapat terbatas yang membahas mengenai antisipasi Lebaran tahun 2020 itu, Presiden menekankan beberapa poin penting.

Pertama, fokus Pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi dan membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain.

Kedua, demi keselanatan bersama Presiden meminta langkah-langkah tegas untuk mencegah pergerakan orang ke daerah dengan himbauan tokoh-tokoh dan kepala daerah di Jadebotabek untuk tidak mudik.

Tradisi mudik, menurut Presiden, melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak. Sebagai gambaran, tahun 2019 saja terjadi pergerakan 19,5 juta orang di seluruh wilayah indonesia.

Adanya mobilitas orang sebanyak itu sangat berisiko memperluas penyebaran pandemi Covid019.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X