Karena Covid-19, Kementerian ATR/BPN Realokasi Anggaran Belanja

Kompas.com - 25/03/2020, 09:12 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil menerapkan Work From Home, Rabu (18/3/2020). Dok. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil menerapkan Work From Home, Rabu (18/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ATR/BPN siap melaksanakan realokasi dan efisiensi anggaran demi mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona.

Kesiapan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Realokasi dan efisiensi anggaran ini berasal dari Belanja Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati mengatakan Kementerian ATR/BPN juga memberlakukan penyesuaian pelayanan pertanahan sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk melaksanakan social distancing (jaga jarak sosial).

"Kami memaksimalkan penggunaan e-office dan memberlakukan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah," ujar Yulia dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Rabu (25/3/2020).

Baca juga: Hari Ini, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Memulai Kerja dari Rumah

Aplikasi e-Office sendiri digagas sebagai bagian dari transformasi digital Kementerian ATR/BPN.

Dengan aplikasi tersebut, pengolahan surat masuk dan surat keluar akan sangat mudah dan dilaksanakan menggunakan teknologi elektronik.

Dengan demikian, kegiatan perkantoran menjadi efisien menggunakan kertas (paperless).

Selain itu, layanan di Kantor Pertanahan juga wajib disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah setempat.

“Penyelenggaraan layanan pertanahan di seluruh Indonesia wajib menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagaimana kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi setempat,” ucap Yulia.

Selain upaya-upaya tersebut, layanan kantor pertanahan dilakukan secara online untuk meminimalisasi interaksi langsung masyarakat dengan petugas layanan.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat juga segera menerbitkan Peraturan Menteri terkait Hak Tanggungan Elektronik.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X