Kementerian ATR/BPN Sebut Bank Tanah Solusi Rumah Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kembali menjadi perbincangan, terutama ketika terjadi penolakan dari masyarakat.

Kendati mendapat penolakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, RUU Cipta Kerja bisa menjawab masalah perizinan dan pengadaan tanah.

Selain pengusaha, pemerintah juga kerap menghadapi masalah dalam pengadaaan tanah terutama untuk proyek infrastruktur.

"Kami analisa, suatu usaha selalu terhambat masalah izin pengadaan tanah," ujar Himawan menjawab Kompas.com di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Sekjen Kementerian ATR: Bank Tanah Miliki Fungsi Intermediasi

Untuk melancarkan hal tersebut, Himawan mengatakan, pihaknya mengusulkan klausul bank tanah dalam RUU Cipta Kerja yang dapat digunakan untuk kebutuhan investasi serta mendukung reforma agraria.

"Jadi pengadaan tanah yang ready to invest," kata Himawan.

Di sisi lain keberadaan bank tanah juga bisa meningkatkan sektor properti terutama dalam pengadaan lahan untuk hunian.

Menurutnya, kenaikan harga properti bukan hanya disebabkan oleh mahalnya harga konstruksi, tetapi juga harga lahan. Dengan bank tanah, penyediaan rumah murah bisa ditingkatkan.

"Di sini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa membeli rumah. Ada bank tanah nanti bisa meminimalisasi charge tanah," tutur Himawan.

Ide pembentukan bank tanah sendiri sudah ada sejak tahun 1993. Akan tetapi, hal tersebut tidak kunjung disahkan lantaran belum memiliki payung hukum.