Kompas.com - 19/02/2020, 06:30 WIB
Ilustrasi arsitek yang bekerja. ShutterstockIlustrasi arsitek yang bekerja.


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghapus tiga pasal yang berisi pemberian sanksi administratif terhadap arsitek, yakni pasal 39, 40, dan 41 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan Pemerintah lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (12/2/2020).

Dalam UU yang berlaku saat ini, arsitek yang tidak memenuhi standar kinerja dan/atau tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Baca juga: Pemerintah Akan Hapus 7 Pasal Terkait IMB, Ini Rinciannya...

Sanksi lain yang dihapus adalah penghentian Praktik Arsitek bagi arsitek asing yang tidak memiliki sertifikat kompetensi yang tidak diregistrasi di Indonesia.

Seperti diketahui, arsitek asing yang berpraktik di Indonesia menurut UU harus memegang sertifikat kompetensi menurut hukum di negaranya. Sertifikat tersebut juga harus diregistrasi di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah juga berencana menghapuskan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara praktik arsitek, atau pembekuan surat registrasi bagi arsitek asing yang tidak melakukan alih pengetahuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 2017.

Alih pengetahuan yang dimaksud adalah turut mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek di tempatnya bekerja, mengalihkan pengetahuan dan kemampuan.

Selain itu, juga memberikan pendidikan atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, penelitian, atau pengembangan dalam bidang arsitek tanpa dipungut biaya.

Berikut ketentuan pada pasal 39-41 UU Nomor 6 Tahun 2017 mengenai pemberian sanksi yang dihapus:

Pasal 39

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 40

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 41

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau
c. pembekuan surat registrasi.

Baca juga: RUU Cipta Kerja, Kewenangan Pemda Terkait Penataan Ruang Bakal Dihapus

Karena ketiga pasal tersebut dihapus, sebagai gantinya, arsitek yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.

Namun, RUU ini tidak menjelaskan secara gamblang bentuk sanksi yang diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan. Selain itu, sanksi bagii arsitek diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek

Berikut bunyi pasal 38 UU Nomor 6 Tahun 2017 yang telah diubah dalam Pasal 26 RUU Cipta Karya:

Pasal 38

(1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Organisasi Profesi Arsitek.

Selain menghapus perihal pemberian sanksi, Pemerintah juga menghilangkan ketentuan mengenai standar kinerja arsitek yang sebelumnya tercantum dalam pasal 5.

Standar tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Apa Itu Omnibus Law?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.