Transportasi Publik Harus Jadi Program Strategis Nasional

Di daerah, keberadaan transportasi umum yang memadai dapat membawa dampak besar bagi perubahan perilaku dan budaya bertransportasi masyarakatnya.

Sebaliknya jika transportasi publik diabaikan, ada kerugian ekonomi. Terlebih jika publik berlebihan menggunakan kendaraan pribadi, seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan menambah angka kecelakaan lalu lintas.

Belum lagi ruang terbuka hijau berkurang (akibat menambah kapasitas jalan dan lahan parkir kendaraan), pemborosan penggunaan BBM (kebutuhan BBM meningkat).

Ada potensi pemanasan global dari polusi, ganggguan kesehatan, hujan asam sebagai dampak dari asap knalpot kendaraan bermotor berlebihan.

Jika membiarkan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang meningkat pesat tentunya akan merugikan ekonomi.

Dan manfaatnya sangat besar bagi penghematan keuangan negara jika mau menata kembali transportasi umum.

Oleh sebab itu program transportasi umum selayaknya dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) Pelayanan Publik. PSN tidak harus selalu berupa infrastruktur fisik.

Banyak ragam program transportasi umum berbasis jalan yang dapat dikembangkan di daerah.

Terutama daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang harus mendapat perhatian khusus supaya pertumbuhan ekonomi wilayah dapat lebih cepat lagi.

Selain penyediaan infrastruktur prasarana juga harus disertai infrastruktur sarana dan pelayanan.

Angkutan Perintis Pedesaan, pembagian armada bus ke Pemda yang sudah secara mandiri mau menata transportasi umum, Angkutan Perintis Perbatasan adalah beberapa program yang dapat dikembangkan.

Subsidipun tidak selalu dibebankan pada keuangan negara (APBN dan APBD). Jika sudah terbentuk badan pengelola transportasi umum, bisa mencari subsidi dari usaha lain.