Problematika Pelepasan Tanah Kawasan Hutan untuk Pembangunan

Kompas.com - 16/10/2019, 07:05 WIB
Sejumlah anak bermain di kawasan ibu kota baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumaySejumlah anak bermain di kawasan ibu kota baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,

DAPAT dipahami bersama bahwa pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah adalah bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Tujuan tersebut harus dimaknai secara khusus yakni pembangunan nasional karena sifat dari pembangunan tersebut adalah pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. 

Bukan pembangunan dalam artian individual untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Inilah sebab mengapa setiap pihak baik masyarakat maupun instansi pemerintah yang tanahnya menjadi obyek pengadaan tanah untuk “legowo” melepaskan tanahnya.

Secara yuridis, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Untuk itu tidak ada alasan bagi setiap orang/pihak untuk tidak patuh terhadap ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Selama ini masih ditemukan para pihak pemangku kepentingan enggan untuk melepaskan tanah kawasan hutan. Yang terjadi, pengadaan tanah tidak dilakukan dengan cara pelepasan hak tetapi dilakukan dengan cara pinjam pakai tanah kawasan hutan.

Padahal Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menentukan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak dan sebagai konsekuensinya diberikan ganti kerugian kepada yang berhak.

Ketidakpatuhan dari beberapa pihak yang memangku kepentingan inilah yang dapat menimbulkan problematika pada kemudian hari.

Pelepasan hak atas tanah kawasan hutan juga telah ditegaskan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Istilah yang dipakai dalam peraturan tersebut adalah pelepasan kawasan hutan. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 bahwa pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X