Properti Bisa Tumbuh 7 Persen, Asal Pemerintah Tidak Kebanyakan Wacana

Kompas.com - 23/09/2019, 20:03 WIB
Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida. KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEASekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida.

"Sementara kita tahu perda itu berbeda-beda setiap daerah. Jadi penghapusan IMB yang akan dimasukkan dalam program Omnibus Law belum bisa dilakukan selama Perda-nya tak mendukung," imbuh Totok.

Menurut Totok, yang paling mungkin dilakukan adalah simplifikasi proses perolehan IMB, waktu mengurus IMB, dan seluruh biaya yang terukur.

Kalau sebaliknya semua serba tidak jelas dan terukur, Totok khawatir, investor dan calon konsumen akan membelanjakan uangnya di luar negeri.

Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan program online single submission (OSS) demi menarik lebih banyak lagi  investor dan pemodal membenamkan dananya. 

Baca juga: Rumah di Bawah Rp 500 Juta Paling Dicari Konsumen

Sebaiknya, imbuh Totok, OSS yang hanya perlu dua pekan, jangan disubordinasikan di bawah IMB. Menurutnya, OSS inilah yang merupakan izin final mendirikan bangunan.

"Sekarang malah terbalik, OSS bagian dari IMB. Ini yang harus diperbaiki ya Perdanya dulu," cetus Totok.

Namun demikian, Totok mengaku akan segera melakukan komunikasi bersama Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi yang terbaik bagi sektor properti.

"Kebijakan itu harus berdampak positif bagi semua pihak. Jangan ada yang dirugikan. REI akan berdiskusi lebih lanjut," tutup Totok.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X