Menyoal Penghapusan IMB, Benteng Terakhir Perizinan Bangunan

Kompas.com - 20/09/2019, 20:55 WIB
Sebuah rumah empat lantai di Jalan Kavling Polri Blok A6 No 158, RT 04 RW 09, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dibongkar karena melanggar izin mendirikan bangunan (IMB) pada Kamis (20/9/2018). RIMA WAHYUNINGRUMSebuah rumah empat lantai di Jalan Kavling Polri Blok A6 No 158, RT 04 RW 09, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dibongkar karena melanggar izin mendirikan bangunan (IMB) pada Kamis (20/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Omnibus Law menuai pro dan kontra.

Rencana menghilangkan IMB diucapkan Sofyan saat Rapat Koordinasi Kadin Bidang Properti di InterContinental Hotel, Jakarta, Rabu (18//9/2019).

Sofyan menilai, IMB telah menjadi salah satu faktor penghambat investasi, terutama untuk sektor properti, karena itu akan dihapus.

"Izin IMB itu barangkali tidak diperlukan lagi nanti. Izin-izin yang selama ini merepotkan tidak diperlukan lagi. Tinggal kita buat standar-standarnya saja," kata Sofyan.

Tentu, rencana yang terlontar tersebut mendapat dukungan dari para pelaku bisnis properti karena dinilai sangat pro-bisnis dan pro-investasi.

Baca juga: Penghapusan IMB Masuk Rencana Omnibus Law

Namun demikian, di sisi lain, penghilangan IMB ini dikhawatirkan berdampak pada kekacauan pemanfaatan ruang, keselarasan ruang, dan lebih mendasar, mengubah peraturan hukum perundang-undangan.

Ketua Kadin Bidang Properti Hendro S Gondokusumo mendukung semua perizinan yang dinilai pro-bisnis.

"Tetapi, semua perizinan, termasuk IMB, sebaiknya dievaluasi, dan dijadikan lebih sederhana, termasuk proses pengurusan IMB," kata Hendro kepada Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Oleh karena itu, lanjut Hendro, pihaknya akan menunggu aturan yang lebih jelas, dan berharap dalam proses tersebut, pengembang dijadikan mitra dalam melakukan kajian dan diskusi agar hasilnya lebih efektif.

Direktur PT Ciputra Development Tbk Harun Hajadi berpendapat senada. Menurut dia, yang peru dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi proses penerbitan IMB dan penerapannya pada bangunan yang sudah jadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X