JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Proyek paling ambisius yang akan dikerjakan pemerintah yakni pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dua kabupaten di provinsi tersebut, yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, telah dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.
Pemerintah mengaku tak bisa bergerak sendiri untuk mengembangkan kawasan ibu kota yang diperkirakan membutuhkan lahan seluas 180.000 hektar tersebut.
Termasuk dalam hal pendanaan yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Demikian halnya dengan penyusunan masterplan atau wajah ibu kota baru. Apalagi, kebutuhan anggaran itu disebut belum final.
Baca juga: Sayembara Desain Ibu Kota Baru Segera Digelar
Bahkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut ada potensi perubahan anggaran karena tergantung dari desain yang akan dikembangkan.
Pemerintah, sebut dia, tidak benar-benar memulai rencana pemindahan ibu kota ini dari awal. Sebagai bahan kajian atas rencana ini, pemerintah mendalami berbagai pengalaman dari negara lain seperti Malaysia dengan Putrajaya, Brasilia City di Brazil, Astana di Kazakhstan, dan Canberra di Australia.
Sebagai langkah awal untuk menyusun desain dasar ibu kota, pemerintah akan menggelar sayembara. Pelaksanaan sayembara dilakukan dalam dua tahap, yaitu di tingkat nasional dan internasional.
Baca juga: Juri Asing Bakal Nilai Sayembara Desain Ibu Kota
Sembilan dewan juri yang terdiri atas akademisi, praktisi, dan juga pemerintah dilibatkan dalam proses pencarian desain terbaik.
Basuki pun berharap untuk sayembara tingkat nasional dapat dilaksanakan paling tidak dalam tiga bulan ke depan.
"Semua orang boleh ikut, bahkan mungkin ratusan peserta bisa berkontribusi. Dari situ akan dipilih tiga yang terbaik oleh juri," kata Basuki.
Selanjutnya, para perancang mancanegara membuat rancangan baru dengan menjadikan hasil pemenang sayembara di tingkat nasional sebagai acuannya.
"Orang Indonesia itu kan ada yang berkiprah di luar. Dari ketiga desain dilakukan sayembara dan di internasional tidak bisa bebas menentukan desain karena basisnya pakai yang ketiga tersebut," terang Basuki.
Baca juga: Sayembara Desain Ibu Kota Baru Bukan Lotre, Harus Ada Kompensasi