Pemindahan Ibu Kota, Tantangan Besar Bagi Perencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Proyek paling ambisius yang akan dikerjakan pemerintah yakni pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Dua kabupaten di provinsi tersebut, yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, telah dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

Pemerintah mengaku tak bisa bergerak sendiri untuk mengembangkan kawasan ibu kota yang diperkirakan membutuhkan lahan seluas 180.000 hektar tersebut. 

Termasuk dalam hal pendanaan yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Demikian halnya dengan penyusunan masterplan atau wajah ibu kota baru. Apalagi, kebutuhan anggaran itu disebut belum final.

Baca juga: Sayembara Desain Ibu Kota Baru Segera Digelar

Bahkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut ada potensi perubahan anggaran karena tergantung dari desain yang akan dikembangkan. 

"Ibu kota baru ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi perancang Indonesia, arsitek dan urban designer. Selain itu, ini juga akan menunjukkan kepada semua pihak bagaimana mengembangkan sebuah kota dengan konsep smart, green, beautiful dan sustainable di Indonesia," kata Basuki di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Pemerintah, sebut dia, tidak benar-benar memulai rencana pemindahan ibu kota ini dari awal. Sebagai bahan kajian atas rencana ini, pemerintah mendalami berbagai pengalaman dari negara lain seperti Malaysia dengan Putrajaya, Brasilia City di Brazil, Astana di Kazakhstan, dan Canberra di Australia.

Sebagai langkah awal untuk menyusun desain dasar ibu kota, pemerintah akan menggelar sayembara. Pelaksanaan sayembara dilakukan dalam dua tahap, yaitu di tingkat nasional dan internasional.

Baca juga: Juri Asing Bakal Nilai Sayembara Desain Ibu Kota

Sembilan dewan juri yang terdiri atas akademisi, praktisi, dan juga pemerintah dilibatkan dalam proses pencarian desain terbaik.

Basuki pun berharap untuk sayembara tingkat nasional dapat dilaksanakan paling tidak dalam tiga bulan ke depan. 

"Semua orang boleh ikut, bahkan mungkin ratusan peserta bisa berkontribusi. Dari situ akan dipilih tiga yang terbaik oleh juri," kata Basuki. 

Tiga desain terbaik kemudian digabungkan menjadi sebuah basic design untuk dikompetisikan kembali di tingkat internasional.

Selanjutnya, para perancang mancanegara membuat rancangan baru dengan menjadikan hasil pemenang sayembara di tingkat nasional sebagai acuannya. 

"Orang Indonesia itu kan ada yang berkiprah di luar. Dari ketiga desain dilakukan sayembara dan di internasional tidak bisa bebas menentukan desain karena basisnya pakai yang ketiga tersebut," terang Basuki. 

Baca juga: Sayembara Desain Ibu Kota Baru Bukan Lotre, Harus Ada Kompensasi

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengungkapkan, para juri yang terlibat dalam sayembara ini, sebagian besar memiliki latar belakang arsitek. 

Mereka tak hanya  menilai, tetapi juga menentukan term of reference (TOR) berdasarkan konsep yang telah dimiliki pemerintah hingga time table atas setiap tahapan sayembara. 

"Yang jelas fokus ke arsitek lebih besar, karena membangun ibu kota tidak hanya urban planning tetapi juga urban design. Itu fokus arsitek adanya di situ," kata Hadi.

Adapun Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan, sayembara ibu kota desain merupakan hal yang wajar dilaksanakan ketika gagasan memindahkan ibu kota atau merancang sebuah kota baru muncul. 

Dengan dibukanya kesempatan bagi juri dan peserta dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, menurut dia, bisa menjadi kesempatan bagi perencana lokal untuk berkolaborasi. 

"Karena produk perencanaan itu bukan karya satu orang, tetapi multi sektoral, produk tim. Tugas perencana adalah mengumpulkan keahlian-keahlian seperti sosiologi, pertanahan, geologi, geografi, segala macam, sekaligus membuat kesepakatan politik," ungkap Bernie.

Pada saat yang sama, ia berharap, pemerintah dapat memberikan akses yang luas bagi perencana terhadap sejumlah data yang dibutuhkan dalam merancang desain ibu kota baru.

Mulai dari data spasial, peta administrasi, peta hak pengelolaan (HPL) dan hak guna usaha (HGU), hingga status kepemilikan setiap lahan yang hendak digunakan. 

Baca juga: Biaya Pemindahan Ibu Kota Kemungkinan Berubah

"Karena ini tidak terlalu mudah baik itu data spasial yang paling baru, yang paling legal, yang paling tajam dengan peta-peta sektoral," cetus Bernie.

Hal lain, ia berharap, pemerintah dapat memberikan perhatian kepada para pemenang sayembara di tingkat nasional. Paling tidak, dengan memberikan kompensasi atas karya mereka. 

Menurut Bernie, sayembara merupakan salah satu rangkaian dari proses tender yang lebih dikenal dengan sebutan beauty contest.

Tentunya, proses tender tersebut memiliki struktur keuangan yang sejak awal telah dianggarkan di dalam sebuah proyek pekerjaan. 

"Kompensasi harus diberikan kepada tiga pemenang tingkat Nasional. Di dalam kebiasaan kompetisi internasional, ide yang masuk itu diberi kompensasi supaya bisa naik ke next level," tuntas Bernie.

VIDEO: Menjajal Tol Balikpapan-Samarinda, Pertama di Ibu Kota

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.