Biaya Pemindahan Ibu Kota Kemungkinan Berubah

Kompas.com - 12/09/2019, 22:00 WIB
Ilustrasi rupiah Thinkstockphotos.comIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Namun, angka tersebut belumlah final. 

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, angka itu masih bisa mengalami perubahan, naik ataupun turun.

"Mungkin berkurang atau mungkin bertambah kan. Tergantung dan ini baru hitungan kasar saja, dan mungkin kalau sudah ada detail design pasti sudah (lebih final)," kata Basuki menjawab Kompas.com, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Sayembara Desain Ibu Kota Baru Segera Digelar

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar sayembara untuk menyusun detail desain ibu kota baru.

Lewat sayembara itulah, pemerintah berharap dapat mengetahui kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota. 

Sayembara dilakukan dua tahap, yakni di level nasional untuk tahap pertama. Dipilih tiga desain terbaik untuk kemudian dibawa ke tahap selanjutnya di tingkat internasional.

Kalangan urban planners di level internasional kelak dapat mengikuti tahapan perancangan ibu kota berdasarkan tiga desain yang telah memenangi sayembara di tingkat nasional. 

Baca juga: Asing Ikut Mendesain Ibu Kota Demi Tingkatkan Mutu Perencana Lokal

"Di level internasional tidak bebas menentukan desainnya, karena basisnya dari yang ketiga tersebut. Dan dari sayembara internasional itu dipilih mana yang improve lebih baik dan mudah-mudahan hasil dari itu akan lebih baik," kata Basuki.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono menambahkan, besar kecilnya anggaran yang dibutuhkan tergantung dari desain ibu kota baru yang akan dirancang.

"Misalnya, ketinggian (bangunan) itu ditambah satu lantai, (atau) diturunkan satu lantai. Atau mau ditambah corak dayak atau corak lokal lainnya, itu kan pergerakan biaya itu pasti ada," ungkapnya. 

Hanya, Hadi menegaskan, wilayah ibu kota baru ini paling tidak harus dapat menampung aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri beserta keluarganya, paling tidak jumlahnya mencapai 1,5 juta orang. 

"Nanti tinggal dikali satuan orang berapa meter persegi, bisa didapat persentasenya, berapa untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum," tuntas Hadi.

VIDEO: Menjajal Tol Balikpapan-Samarinda, Pertama di Provinsi Ibu Kota




Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X