Jual Tanah ke Rakyat demi Bangun Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Seluas 180.000 hektar lahan akan disiapkan untuk mendukung pembangunan ibu kota baru tersebut. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, ibu kota baru dirancang dengan konsep smart metropolis dan diwujudkan sebelum masa kedua pemerintahannya habis pada 2024 mendatang. 

Untuk biaya pembangunannya yang diperkirakan menelan anggaran Rp 466 triliun, Jokowi mengatakan, dapat menjual lahan negara di kawasan yang tengah disiapkan. 

Dari 180.000 hektar secara jangka panjang, akan dikembangkan 40.000 hektar. Tahap pertama dibangun 4.000 hektar dari 10.000 hektar. Adapun sisa tanah dari rencana jangka panjang setelah dipergunakan 10.000 hektar yaitu 30.000 hektar akan dijual ke rakyat.

Baca juga: Rp 190 Miliar Disiapkan untuk Hunian ASN di Ibu Kota Baru

"Jika per meter dijual Rp 2 juta, akan didapat Rp 600 triliun. Kita ingin, yang membiayai pembangunan ibu kota baru ini adalah rakyat," kata Jokowi saat menjelaskan keyakinannya dalam bincang ringan yang diakhiri makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Untuk tanah yang akan dijual dan dibeli rakyat dengan batasan tertentu itu, akan dibuat aturan selama dua tahun tanah tersebut harus didirikan bangunan. Jika tidak, sertifikat lahan akan disita.

Kepala negara menegaskan, ibu kota Jakarta saat ini telah memikul beban yang cukup berat, salah satunya akibat kemacetan yang sehari-hari terjadi. Jika tidak diberi magnet, beban itu akan tetap berada di Jakarta.

"Kerugian negara setiap tahun karena macet Jakarta mencapai Rp 67 triliun. Gubernur DKI Jakarta memperkirakan kerugiannya bahkan naik mencapai Rp 100 triliun," kata Kepala Pemerintahan. 

Kelak, ibu kota baru akan menjadi sebuah kota masa depan untuk mewujudkan visi Indonesia, 100 tahun atau 200 tahun ke depan dengan tata kelola yang sama sekali baru.