Rp 190 Miliar Disiapkan untuk Hunian ASN di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 30/08/2019, 13:27 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kementerian PUPRMenteri PUPR Basuki Hadimuljono
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengalokasikan uang muka sebesar Rp 865 miliar untuk membangun infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru. Dari jumlah tersebut, Rp 190 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan kawasan pemukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemukiman yang dibangun nantinya akan ditujukan bagi aparatur sipil negara yang akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.

"Kalau perumahan pasti disiapkan, mau ASN, TNI, Polri, DPR semua dibikin," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2019).

Adapun hunian yang akan dibangun merupakan hunian vertikal, guna menyiapkan mereka untuk tinggal di kota masa depan. Pemerintah pun membuka keran kerja sama dengan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan kawasan pemukiman tersebut.

"Rumah susun, apartemen, kota masa depan kan," pungkasnya.

Untuk diketahui, dari Rp 190 miliar anggaran yang akan digelontorkan untuk pengembangan kawasan pemukiman, Rp 100 miliar di antaranya diperuntukkan bagi pembangunan sarana, prasarana utilitas bawah tanah seperti air minum, air limbah, drainase, dan sarana prasarana umum kawasan seluas 2.000 hektar.

Sedangkan Rp 90 miliar sisanya untuk biaya konsultan urban design 2.000 hektar, rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 40 ribu hektar dan design control 180 ribu hektar, serta konsultan basic design untuk perumahan ASN.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X