Sebelum Tukar Guling, Pemerintah Perlu Identifikasi Aset Negara

Kompas.com - 02/09/2019, 06:22 WIB
Ilustrasi perkantoran www.shutterstock.comIlustrasi perkantoran
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Dari jumlah tersebut 19 persen di antaranya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan sisanya melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Untuk memenuhi kebutuhan dana, Pemerintah juga berencana melakukan tukar guling aset barang milik negara ( BMN). Langkah tersebut dimungkinkan selama mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan, pemerintah perlu mengidentifikasi aset atau BMN yang potensial untuk ditukar guling.

Identifikasi dilakukan mulai dari harga lahan, lokasi, hingga kualitas bangunan BMN.

Baca juga: Begini Mekanisme Tukar Guling Aset Negara...

"Kalau di sini kan yang sudah ketahuan punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa kantor pajak, lalu kementerian lain juga. Ini harus diidentifikasi dulu kemudian dicek harga tanah dan nilai aset bangunannya," kata Ferry kepada Kompas.com, pekan lalu.

Tinggi rendahnya harga lahan, imbuh dia, bergantung pada koefisien luas bangunan (KLB). Setiap wilayah memiliki KLB yang berbeda-beda sesuai ketetapan yang ditentukan pemerintah daerah.

Semakin tinggi KLB, tentu akan semakin tinggi harga jualnya. Hal itu juga didorong oleh harga pasar lahan di lokasi BMN yang hendak dijual pemerintah, yakni kawasan Sudirman-Thamrin, Medan Merdeka, Rasuna Said dan Sudirman CBD, yang memang sudah cukup tinggi.

Bahkan, menurut Ferry, harga lahan per meter persegi di wilayah tersebut sudah di atas Rp 100 juta.

"Makanya kenapa tanah di Sudirman itu mahal, karena bisa membangun ke atas, dan KLB sekarang ini bisa di atas 10. Jadi, nanti harga jualnya dihitung berdasarkan proporsi luas bangunan dan luas tanahnya," terang Ferry.

Untuk gedung perkantoran lama yang rata-rata bertingkat rendah-menengah, pemerintah dapat mengajukan peningkatan KLB untuk dibangun gedung baru.

Namun, bila hal itu tak dapat dimungkinkan, pemerintah dapat memaksimalkan valuasi aset berdasarkan harga pasar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X