Pengembang FLPP Terancam Gulung Tikar

Menurut Soelaeman, alokasi KPR FLPP dan SSB tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan realisasi kedua jenis KPR tersebut pada 2018 yang mencapai 256.000.

Padahal, berdasarkan asumsi penghitungan REI, peningkatan kebutuhan KPR FLPP mencapai 30.000 unit per tahun.

"Sehingga kalau tahun lalu 256.000 (untuk FLPP dan SSB), tahun ini seharusnya 286.000," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat, yang menyebut kuota KPR FLPP menipis sejak Juli 2019.

"Kemarin ada pemindahan 5.000 unit dari bank yang tidak perform ke yang perform. Itu kira-kira sekitar 50 unit per cabang," kata Barkah.

Meski begitu, ia tetap mengapresiasi upaya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah meminta tambahan alokasi KPR FLPP kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau Kementerian PUPR memang sangat mendukung, tapi akhirnya ada pada Dirjen Anggaran (Kemenkeu)," ujarnya.

Gagal akad

Di lain pihak, Basuki menyatakan, baru mendapat jawaban dari Sri Mulyani terkait permintaannya untuk menambah alokasi kuota KPR FLPP kepada pengembang.

"Saya sudah minta tambahan anggaran 2019 dan 2020. Pagi ini saya baru di-sms Bu Menkeu, 2020 Insya Allah bisa ditambah, tapi kalau 2019 masih dikaji. Karena kalau mau ditambah mekanismenya melalui APBN-P," kata Basuki saat sarasehan Buku Sejarah Perumahan dan Kamus Istilah Perumahan di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (26/8/2019).

Ketua Umum Himpunan Perumahan Rakyat (Himpera) Endang Kawidjaja menilai, saat ini bola panas penyaluran KPR FLPP berada di tangan Menkeu.

Bila tak ada langkah konkret, akan banyak masyarakat yang terancam gagal melaksanakan akad kredit.

"Faktanya, minggu lalu sudah ada yang gagal akad. Kasihan, ada sekitar 200 konsumen yang gagal akad," ungkap Endang.

Tak cuma konsumen yang nasibnya terkatung-katung. Pengembang pun turut merasakan dampak dari menipisnya KPR FLPP.

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Joko Suranto mengungkapkan, di Subang, sejumlah pengembang sejak April sudah menghentikan kegiatan pembangunan.

Hal itu dipastikan akan berdampak pada mundurnya penyerahan unit hunian kepada konsumen.

"Artinya, kesulitan keuangan itu nyata," sebut Joko.