Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Peliknya KPBU dalam Relokasi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 08/07/2019, 09:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Lalu, karena pemindahan ibu kota ini adalah proyek strategis besar, apakah unsolicited proposals bisa mendapatkan dukungan pemerintah seperti viability gap fund? Aturan Perka LKPP  memungkinkan untuk dapat diusahakan. Karena itu, ambiguitas ini harus disikapi awal dalam proyek sebesar pemindahan ibukota.

Lalu, bagaimana dengan skema pembayaran oleh pemerintah dengan availability payment (AP) dengan digabung pendapatan berupa user pay, guna menambah Ruang Kapasitas Fiskal PJPK.

Kementerian Perhubungan saja dengan struktur APBN hari ini, tidak berkeinginan untuk berkomitmen baru melalui AP untuk infratruktur transportasi perkotaan ke depan, kecuali kalau APBNnya direvisi lagi.

Masalahnya, meningkatkan pagu APBN perlu restu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu dan Kemenhub.

Selain itu pemerintah harus sudah siap dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk penyiapan proyek dan proses transaksi.

Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, kita bisa berkaca pada kasus KPBU Umbulan yang sudah berjalan belasan tahun, namun baru mengalami akselerasi dalam lima tahun terakhir. Rata-rata transaksi yang saat ini sedang berjalan diperkirakan 18-24 bulan.

Pengalaman KPBU sejak 2005 adalah Umbulan (air bersih), PLTU Batang (listrik), Rel Kereta Makassar Pare-pare, Palapa Ring dan Satelit Satria (satelit). Hanya proyek-proyek solicited ini yang sebagian sudah tanda tangan PPP Agreement, sebagian sudah financial close, dan sisanya kajian tahap akhir.

Dengan hampir 30-an proyek prioritas dalam PPP Book Bappenas maupun proses Project Development Fund yang sedang menyiapkan berbagai proyek KPBU, diperlukan waktu 18 bulan hingga 24 bulan bagi Bappenas dan Kemenkeu dalam mempersiapkan proyek pemindahan ibu kota.

Perhitungan konstruksi maupun operasi dan maintenance selama masa konsesi, membutuhkan proyeksi keuangan dan risiko selama project life cycle, demikian juga strategi pemerintah untuk program akhirnya.

Banyak detail-detail finansial dan teknis perlu dibahas mendalam soal KPBU ini. Langkah pertama yang segera harus dilakukan, adalah menemukenali dan menentukan indikator value for money  dari keseluruhan proyek, maupun per sektor. Serta melakukan telaah detail mengenai public service comparator.

Selamat bersiap-siap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau