Anggaran Infrastruktur 2019 Tembus Rp 415 Triliun

Merespons hal itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Freddy Rickson Saragih menilai pembentukan holding infrastruktur oleh Kementerian BUMN merupakan langkah yang tepat.

Baca juga: Holding BUMN Infrastruktur Siap Garap Proyek Baru

Menurut dia, dari sisi pembiayaan, ada dua alasan pembentukan holding itu dianggap pas. Pertama, berkaitan dengan leverage atau penggunaan aset dan dana pinjaman; dan kedua, berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergabung dalam satu holding, maka kian besar pula nilai aset holding tersebut dan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman bakal bertambah.

“Dari sisi leverage, pembentukan holding akan secara otomatis meningkatkan kemampuan holding untuk memperoleh pinjaman baru,” ujar Freddy kepada Kompas.com, Senin (4/2/2019).

Kemudian, dari segi pengelolaan keuangan, keberadaan holding bisa meningkatkan efisiensi dan membuat perusahaan lebih fokus melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proyek infrastruktur.

“Melalui holding pengelolaan pembiayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyempurnaannya akan jauh lebih fokus sehingga efisiensi dipastikan dapat diperoleh,” imbuh Freddy.