Hoax: Transaksi Elektronik Tol Dikaitkan dengan Utang China

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah isu miring soal sistem transaksi non tunai di jalan tol yang dikaitkan dengan pinjaman dari China.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menegaskan, isu yang beredar di jagat maya itu tidak benar alias hoax.

"Informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar dan dapat menyesatkan. Terlebih jika sistem pembayaran ini dikaitkan dengan hutang ke pengusaha Tiongkok," kata Herry dalam keterangan tertulis, Selasa (8/1/2019).

Herry mengungkapkan, sistem transaksi non tunai merupakan bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang disepakati Bank Indonesia dengan Kementerian PUPR pada 31 Mei 2017.

Penggunaan transaksi non tunai pun, diklaim Herry, memberikan manfaat kepada masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.

Mulai dari jasa transportasi umum seperti Transjakarta, Commuter Line, parkir, pengisian BBM, hingga belanja di toko ritel.

Ia menambahkan, penerapan transksi model itu merupakan modernisasi sistem pembayaran tol guna meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi.

Saat sistem lama masih berlaku, antrean kendaraan di depan pintu gerbang tol kerap terjadi dalam waktu yang lama. Selain itu, transaksi tunai juga memerlukan sumber daya yang lebih baik untuk penanganannya.

Saat ini transaksi non tunai di jalan tol menggunakan Uang Elektronik dengan sistem Chip Based, dimana pengguna jalan harus menyetorkan sejumlah dana ke dalam kartu uang elektronik.

Dana yang telah disetorkan sepenuhnya adalah milik pemegang kartu uang elektronik.