Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Tsunami dan Tahun Bencana Tata Ruang

Kompas.com - 30/12/2018, 20:00 WIB
Reklamasi Teluk Benoa oleh PT PELINDO III Robinson GamarReklamasi Teluk Benoa oleh PT PELINDO III

Walaupun Presiden sudah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, namun tetap belum jelas.

Dalam Perpres tersebut, dijelaskan Pemprov dan Pemkab/Pemkot menetapkan batas sempadan pantai di dalam RTRW, dengan tata cara penghitungan sempadan terdapat dalam dua Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunannya, yaitu Permen Kelautan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Batas Sempadan Pantai, dan Permen ATR mengenai pengaturan pemanfaatan ruang di sempadan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak perlu merasa aneh kalau saat ini antar kementerian pemerintah terkesan saling menunjuk. Bahkan dalam diskusi komunitas ahli tata ruang pun, banyak rekan perencana yang sibuk berwacana, karena tidak ada kepemimpinan.

Aturan masih sangat tumpang tindih. Saat ini ada paling tidak 6 Undang-undang (UU) yakni, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang KLHK, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang UUPR, UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kemendagri, dan UU Nomor 29 Tahun 2007.

Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan menteri (PP), dan Perpres yang berlaku. Dengan dibubarkannya forum BPPRN, maka tidak ada lagi lembaga resolusi konflik ruang.

Penataan ruang di pesisir dan pantai merupakan akumulasi kekuatan politik daerah, provinsi, kota/kabupaten, Kementerian ATR, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan sering pula sektor-sektor.

Tengok konflik reklamasi Teluk Jakarta, Teluk Benoa dan berbagai proyek-proyek reklamasi yang saat ini terus berlangsung di Makassar, Tangerang, Balikpapan dan banyak lagi. Konflik tersebut apabila tidak di kelola dengan fokus, merupakan resep utama untuk bencana.

Saat ini aturan dan perangkat pengendalian ruang juga masih belum ada, terutama perangkat pengendalian perizinan, insentif/disinsentif serta pengenaan sanksi per zonasi untuk memperkuat aturan zonasi di lapangan.

Ada Ditjen Panataan Ruang dan Ditjen Pengendalian Ruang di Kementerian ATR/BPN. Tapi kelihatannya masih belum dianggap penting oleh kementerian-kementerian terkait lainnya, dan belum mampu mengeluarkan aturan teknis yang melingkupi semua sektor-sektor dan aktor yang berkepentingan.

Tata ruang pantai bukan hanya tergantung tipologi pantainya, tapi juga harus mampu menangkap kearifan lokal mereka dan dipadukan teknologi data oseanografis modern.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.