Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Tsunami dan Tahun Bencana Tata Ruang

Kompas.com - 30/12/2018, 20:00 WIB
Situasi Kota Palu yang porak poranda akibat bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018). Ditjen Bina Marga menurunkan Tim Satgas Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Palu-Sigi-Donggala untuk membantu pemulihan infrastruktur wilayah. Dok. Humas Ditjen Bina Marga Kemen PUPRSituasi Kota Palu yang porak poranda akibat bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018). Ditjen Bina Marga menurunkan Tim Satgas Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Palu-Sigi-Donggala untuk membantu pemulihan infrastruktur wilayah.

Sumber masalah dari masih terus berjatuhannya korban baik materil maupun jiwa, banyak ditentukan oleh kekosongan kendali pemerintah pada tata ruang. Penyebabnya, saat ini pemerintah tidak punya satu kendali terhadap isu penataan ruang.

Masyarakat awam melihat tata ruang pantai sebagai aturan dalam memanfaatkan ruang sempadan pantai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nah, dalam berkegiatan sering masyarakat mengenyampingkan aturan. Karena memang saat ini sangat sulit untuk dapat memahami aturan dan proses perizinan yang jelas untuk kegiatan pembangunan di pantai.

Urusan tata ruang di pantai harus menyertakan begitu banyak aturan yang membingungkan masyarakat.

Otomatis pelanggaran-pelanggaran tata ruang terjadi di hampir semua kawasan pesisir.

Korban selalu banyak karena terjadi pelanggaran dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali.

Pelanggaran yang sering terjadi adalah:

1. Jenis Kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan peruntukan, misalnya untuk ruang terbuka hijau dipakai pelabuhan, kios atau restoran dan lain-lain.
2. Intensitas tinggi di lokasi yang harusnya rendah (pengaturan KDB/KLB yang rendah) tidak diikuti,
3. Menambah struktur daratan atau reklamasi.
4. Bangunan di sepanjang pantai umumnya mengandalkan infrastruktur jalan yang ada, tanpa melalukan riset mendalam tentang resiko bencana.

Kekusutan Tata Ruang Pesisir

Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.Kompas.com/Alsadad Rudi Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.
Sampai saat ini nyatanya pemerintah tidak punya body of knowledge tata ruang hasil pelajaran berharga dari berbagai bencana di atas. Tidak satu kementerian pun punya satu komando untuk tata ruang.

Bahkan pasca bencana, bukan saja masyarakat yang kembali menempati lokasi bencana. Instansi pemerintah hanya berlomba-lomba mengajukan kebijakana populis seperti pembangunan hunian tetap, serta merta, tanpa menghiraukan peta bencana dan di mana lokasi aman.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.