Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Tsunami dan Tahun Bencana Tata Ruang

Kompas.com - 30/12/2018, 20:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASIH sangat segar dalam ingatan saya aroma hari ini tepat 14 tahun lalu, ketika bersama tim Palang Merah Indonesia (PMI) menapakkan kaki di serambi Mekkah, Aceh.

Sambil bertugas menata kantor PMI Aceh yang luluh lantak dan banyak pengurusnya yang menjadi korban beberapa hari sebelumnya, kami pun bergiliran mengevakuasi korban meninggal.

Sebagai standar etik, PMI mencoba memberikan pelayanan terbaik bagi tubuh-tubuh yang mulai membusuk secara cepat. Tak kurang hampir 200.000 (ya, dua ratus ribu mayat!) menjadi korban.

Setiap tahun dalam kesenduan rintik hujan akhir bulan Desember, selalu membuat hati ini trenyuh dan bertanya-tanya. Apa yang salah sehingga korban begitu besar?

Ring of Fire. Satu kata yang kini paling memasyarakat. Namun yang juga penting diingat masyarakat, nusantara ini terdiri atas 17.000-an pulau, sebuah angka yang teramat banyak, yang membuat negara ini salah satu teritori dengan perencanaan ruang paling kompleks di dunia.

Teramat banyak sudah pelajaran berharga dari berbagai bencana sejak zaman Krakatau meletus tahun 1883.

Lalu tsunami Aceh, di pulau Jawa sudah terjadi lebih dari puluhan kali gempa tektonik dalam 20 tahun terakhir, Maumere luluh lantak tahun 1992, juga Liwa. Terakhir berurutan Lombok, Palu dan Banten.

Walaupun ketanggapan terhadap bencana sudah semakin baik, jika pemerintah tidak menyatukan fokus pada membangun dan menjaga keselamatan berbasis tata ruang, maka banyak kejadian bencana akan terus memakan korban.

Dua wanita Suku Bajau dengan mnggunakan perahu sedang mengambil air bersih dari daratan melintasi kawasan hutan bakau yang lestari.KOMPAS.COM/ROSYID AZHAR Dua wanita Suku Bajau dengan mnggunakan perahu sedang mengambil air bersih dari daratan melintasi kawasan hutan bakau yang lestari.
Secara tradisi banyak warga Indonesia seperti suku bangsa Bajau, Orang Laut, Ameng Sewang, Bugis, serta masyarakat nelayan yang memiliki budaya hidup di laut, bukan saja di pantai.

Mereka hidup menyatu dengan pantai dan laut. Tata ruang pantai bukan hanya berarti tipologi pantainya yang beragam, tapi juga tumbuh kearifan lokal mereka.

Sumber masalah dari masih terus berjatuhannya korban baik materil maupun jiwa, banyak ditentukan oleh kekosongan kendali pemerintah pada tata ruang. Penyebabnya, saat ini pemerintah tidak punya satu kendali terhadap isu penataan ruang.

Masyarakat awam melihat tata ruang pantai sebagai aturan dalam memanfaatkan ruang sempadan pantai.

Nah, dalam berkegiatan sering masyarakat mengenyampingkan aturan. Karena memang saat ini sangat sulit untuk dapat memahami aturan dan proses perizinan yang jelas untuk kegiatan pembangunan di pantai.

Urusan tata ruang di pantai harus menyertakan begitu banyak aturan yang membingungkan masyarakat.

Situasi Kota Palu yang porak poranda akibat bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018). Ditjen Bina Marga menurunkan Tim Satgas Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Palu-Sigi-Donggala untuk membantu pemulihan infrastruktur wilayah.Dok. Humas Ditjen Bina Marga Kemen PUPR Situasi Kota Palu yang porak poranda akibat bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018). Ditjen Bina Marga menurunkan Tim Satgas Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Palu-Sigi-Donggala untuk membantu pemulihan infrastruktur wilayah.
Otomatis pelanggaran-pelanggaran tata ruang terjadi di hampir semua kawasan pesisir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com