Berita selengkapnya: Meski Terganjal Kasus Suap, Lippo Tetap Lanjutkan Proyek Meikarta
3. Ada dugaan suap perizinan Meikarta, REI bungkam
Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) bungkam atas kasus dugaan suap yang dilakukan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.
Kasus yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diduga terkait proses perizinan megaproyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Dari penelusuran Kompas.com pada sistem registrasi pengembang (Sireng) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lippo Group masuk ke dalam asosiasi yang dipimpin Soelaeman Soemawinata itu.
"Sementara kita wait and see, no comment," singkat Wakil Sekjen DPP REI Bambang Ekajaya kepada Kompas.com, Kamis (18/10/2018).
Berita selengkapnya: Ada Dugaan Suap Perizinan Meikarta, REI Bungkam
4. Akhir 2018, Tol Trans-Jawa dipastikan beroperasi
Pembangunan jaringan Tol Trans-Jawa yang membentang sepanjang 760 kilometer akan segera selesai.
Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Desi Arryani mengatakan, seluruh proses konstruksi Tol Trans-Jawa ditargetkan selesai pada 30 November 2018.
"Kami berharap Trans-Jawa selesai pada akhir tahun sampai Probolinggo," ujar Desi, Rabu (17/10/2018).
Untuk mengejar target penyelesaian, Desi mengatakan, pihaknya sudah melakukan penambahan jam kerja. Proses konstruksi bahkan dilakukan hingga malam hari.
Berita selengkapnya: Akhir 2018, Tol Trans-Jawa Dipastikan Beroperasi
5. Sebanyak 741 aset bernilai Rp 1,8 triliun diserahkan ke daerah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan sejumlah aset kepada berbagai lembaga dan pemerintah daerah. Nilai total aset yang diserahkan yaitu Rp 1,860 triliun yang terdiri dari 741 aset.
Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada para pihak penerima di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Ada 224 penerima aset tersebut yang terdiri dari dua lembaga, tiga pemerintah provinsi, 45 pemerintah kota, dan 174 pemerintah kabupaten.
Selama ini aset itu dikelola oleh Kementerian PUPR. Agar pengelolaannya semakin baik, maka diserahkan ke lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan.
Berita selengkapnya: 741 Aset Rp 1,8 Triliun Diserahkan ke Daerah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.