Kompas.com - 04/08/2018, 08:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak 2015 hingga Juli 2018, tak kurang dari 7.565.236 bidang tanah atau ekuivalen 1.665.548 hektar telah dilegalisasi pemerintah sejak 2015.

Jumlah ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode kedua kepemimpinan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2010-2014.

Di dalam catatan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat itu SBY hanya mampu menyelesaikan legalisasi seluas 5.006.897 bidang tanah.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Setiap Penduduk Punya Lahan hingga 5 Hektar

Sesditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati mengatakan, legalisasi tanah merupakan bagian dari pekerjaan penataan aset.

Selain legalisasi, pemerintah juga melakukan proses redistribusi tanah kepada masyarakat yang bersumber dari tanah bekas HGU, tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan dan tanah negara.

"Untuk redistribusi tanah jumlahnya baru 287.569 bidang. Itu kurang lebih 215.124 hektar," kata Reny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: Bandung Tuan Rumah Pertemuan Reforma Agraria Internasional

Soal jumlah redistribusi tanah, untuk sementara Presiden Jokowi harus mengakui kemampuan SBY. Di era yang sama, jumlah tanah yang telah diredistribusi mencapai 736.604 bidang.

Reny mengatakan, selain melakukan penataan aset, pemerintah juga terus berupaya melakukan penataan akses.

Kedua hal ini dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.