Urbanisasi, Penguasaan Lahan Raksasa Properti, dan Rumah Rakyat

"Akibatnya, keterjangkauan (harga rumah pun) menurun, harga tanah semakin meningkat. Namun dari sisi program dan kebijakan (pemerintah), ada kesan semacam pembiaran, enggak mampu," kata dia.

Menurut Jehansyah, pesatnya laju urbanisasi juga tidak bisa dilepaskan dari peran pejabat pemerintahan.

Sebagai contoh, pada masa Orde Baru lalu, saat itu banyak pejabat beserta keluarga dan kerabatnya ramai-ramai membeli tanah di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Masifnya pembelian pada saat itu memunculkan spekulasi Jonggol akan menjadi wilayah alternatif bila ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta.

"Tidak ada bayangan bahwa pemerintahan pada saat itu akan jatuh. Nah, sekarang setiap ada isu pemindahan ibu kota, tiba-tiba ada yang bilang di Jonggol saja, pasti itu yang mengusulkan yang punya tanah di sana," tutur Jehansyah.

Pemerintah seakan tidak berdaya dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau di tengah kota.

Keterbatasan lahan yang ada mendorong harga tanah kian meroket dari tahun ke tahun.

"Akhirnya (masyarakat) tergusur. Ini yang terjadi sampai hari ini karena memang fenomena urbanisasi ini belum bisa ditangani. Program pemerintah dengan peran yang rendah, membuat masyarakat tidak berdaya," tutup Jehansyah.