Disnaker DKI Tak Punya Wewenang Bicara Standar Konstruksi

Kompas.com - 03/04/2018, 16:00 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai rapat membahas penurunan tarif tol di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai rapat membahas penurunan tarif tol di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Meski memiliki wewenang yang sama, namun langkah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta mengevaluasi proyek konstruksi yang tengah digarap di Jakarta, dinilai tidak tepat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans DKI Jakarta Khadik Triyanto.

Khadik sebelumnya menyebut dari 35 proyek konstruksi yang diawasinya, 80 persen di antaranya dianggap tidak memenuhi standar.

“Itu siapa yang ngomong? Saya kira, mungkin mudah-mudahan petugas Disnaker saja. Tapi kan beliau yang tidak authorized (berwenang),” kata Basuki di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Basuki kemudian mengibaratkan sebuah kecelakaan pesawat terbang yang terjadi. Meski sama-sama memiliki wewenang evaluasi, namun tugas evaluasi tersebut menjadi wewenang Komite Nasional Keselamatan Konstruksi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.

“Walaupun saya menteri, kan tidak authorized,” sambung Basuki.

Ada pada Kementerian PUPR

Di dalam evaluasinya, Khadik mengatakan, proyek-proyek itu tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.

Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.MAULANA MAHARDHIKA Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.
Indikatornya, pertama, dilihat dari kewajiban melapor. Pasal 2 disebutkan setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan, wajib dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditunjuknya, dalam hal ini Disnaker.

Kedua, banyak proyek yang tidak memenuhi struktur K3. Kemudian, banyak proyek yang pada saat diperiksa, tidak mempunyai standar operasional prosedur (SOP) masing-masing fungsi kerja.

Keempat, obyek keselamatn kerja juga rata-rata banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Sumber daya manusia kebanyakan tidak terampil, hanya punya lisensi tapi pengetahuan tidak cukup.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X