DPR: BUMN Karya Harus Fokus Awasi Pekerjaan Sub-kontraktor

Kompas.com - 02/03/2018, 19:00 WIB
Timn Puslabfor Mabes Polri memeriksa kondisi TKP robohnya bracket girder di proyek Becakayu Selasa (20/2/2018)Kompas.com/Setyo Adi Timn Puslabfor Mabes Polri memeriksa kondisi TKP robohnya bracket girder di proyek Becakayu Selasa (20/2/2018)

SEMARANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) meminta BUMN Karya yang sedang menggarap proyek-proyek inftrastruktur untuk fokus melakukan pengawasan terhadap paket pekerjaan yang dilakukan oleh para sub-kontraktor.

Dari kecelakaan kerja yang terjadi belakangan ini, DPR menemukan bahwa paket pekerjaan justru dilakukan oleh para sub-kontraktor dari BUMN Karya.

Baca juga : Pasca-evaluasi, Pemerintah Berharap Kecelakaan Kerja Tak Terjadi Lagi

Anggota Komisi VI DPR RI Juliari Batubara mengungkapkan fakta tersebut saat kunjungan kerja di Semarang, Jumat (2/3/2018).

Oleh karena itu, kata Juliari, BUMN Karya selaku kontraktor utama harus fokus memberikan pengawasan ketat agar kecelakaan kerja bisa dicegah.

“Kami pernah menegur BUMN karya bahwa kecelakaan ini disebabkan pekerjaan ngebut. Ngebut sih aslinya tidak masalah asal pengawasan ketat. Ternyata itu kesalahan sub-kontraktor. Itu harusnya dipertanyakan bagaimana pengawasan kepada mereka,” tutur Juliari.

Anggota DPR RI yang salah satunya mengawasi kinerja BUMN ini menambahkan, jika sudah terjadi kecelakaan kerja hingga mengakibatkan korban jiwa, maka tindakan hukum mesti dijalankan.

Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.MAULANA MAHARDHIKA Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.
Pemberian pekerjaan kepada sub-kontraktor juga harus memperhatikan kualitas dan rekam jejak pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga : Waskita Karya Akui Lalai, Ini Kata Basuki

Jika masih terjadi kecelakaan kerja, sub-kontraktor harus diberikan sanksi, misalnya dimasukkan daftar hitam.

“Pemilihan dan pengawasan sub-kontraktor tidak boleh sembarangan. Janga karena dekat dengan petinggi BUMN digunakan tanpa memperhatikan track record, kualitas dan sebagainya,” ucap Juliari. 

DPR pun mempersilakan Menteri BUMN menambah satu pos Direktur Keamanan pada tiap BUMN Karya agar aspek keamanan menjadi lebih terjaga.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X