DPR: BUMN Karya Harus Fokus Awasi Pekerjaan Sub-kontraktor

Kompas.com - 02/03/2018, 19:00 WIB
Timn Puslabfor Mabes Polri memeriksa kondisi TKP robohnya bracket girder di proyek Becakayu Selasa (20/2/2018)Kompas.com/Setyo Adi Timn Puslabfor Mabes Polri memeriksa kondisi TKP robohnya bracket girder di proyek Becakayu Selasa (20/2/2018)

SEMARANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) meminta BUMN Karya yang sedang menggarap proyek-proyek inftrastruktur untuk fokus melakukan pengawasan terhadap paket pekerjaan yang dilakukan oleh para sub-kontraktor.

Dari kecelakaan kerja yang terjadi belakangan ini, DPR menemukan bahwa paket pekerjaan justru dilakukan oleh para sub-kontraktor dari BUMN Karya.

Baca juga : Pasca-evaluasi, Pemerintah Berharap Kecelakaan Kerja Tak Terjadi Lagi

Anggota Komisi VI DPR RI Juliari Batubara mengungkapkan fakta tersebut saat kunjungan kerja di Semarang, Jumat (2/3/2018).

Oleh karena itu, kata Juliari, BUMN Karya selaku kontraktor utama harus fokus memberikan pengawasan ketat agar kecelakaan kerja bisa dicegah.

“Kami pernah menegur BUMN karya bahwa kecelakaan ini disebabkan pekerjaan ngebut. Ngebut sih aslinya tidak masalah asal pengawasan ketat. Ternyata itu kesalahan sub-kontraktor. Itu harusnya dipertanyakan bagaimana pengawasan kepada mereka,” tutur Juliari.

Anggota DPR RI yang salah satunya mengawasi kinerja BUMN ini menambahkan, jika sudah terjadi kecelakaan kerja hingga mengakibatkan korban jiwa, maka tindakan hukum mesti dijalankan.

Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.MAULANA MAHARDHIKA Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.
Pemberian pekerjaan kepada sub-kontraktor juga harus memperhatikan kualitas dan rekam jejak pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga : Waskita Karya Akui Lalai, Ini Kata Basuki

Jika masih terjadi kecelakaan kerja, sub-kontraktor harus diberikan sanksi, misalnya dimasukkan daftar hitam.

“Pemilihan dan pengawasan sub-kontraktor tidak boleh sembarangan. Janga karena dekat dengan petinggi BUMN digunakan tanpa memperhatikan track record, kualitas dan sebagainya,” ucap Juliari. 

DPR pun mempersilakan Menteri BUMN menambah satu pos Direktur Keamanan pada tiap BUMN Karya agar aspek keamanan menjadi lebih terjaga.

“Sah saja, yang penting bukan tambah direksi. Pengwasan keselamatan harus efektif,” tambahnya.

Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-ProbolinggoKOMPAS.com/Moh.Anas Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-Probolinggo
Juliari melanjutkan, proyek infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang sangat banyak dan membutuhkan penyelesaian pekerjaan secara cepat. Meski begitu, kontraktor tetap harus mengedepankan kualitas.

“Di lapangan tanggung jawab ada pada kontraktor. Jangan disalahkan proyeknya, tapi yang mengerjakan proyeknya,” cetus Juliari.

DPR sendiri mengaku telah menegur BUMN Karya untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan para pekerjanya.


Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X