Pasca-evaluasi, Pemerintah Berharap Kecelakaan Kerja Tak Terjadi Lagi

Kompas.com - 02/03/2018, 10:00 WIB
Puslabfor mulai cari bukti insiden melorotnya cor-coran di Tol Becakayu, Rabu (21/2/2018) Stanly RavelPuslabfor mulai cari bukti insiden melorotnya cor-coran di Tol Becakayu, Rabu (21/2/2018)
JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Keselamatan Konstruksi (K2) bekerja cepat dalam mengevaluasi proyek infrastruktur yang didesain dengan konstruksi layang atau elevated
 
Dari 40 proyek yang dievaluasi, 38 di antaranya sudah dinyatakan lolos dan dapat dilanjutkan kembali. Termasuk proyek yang sempat mengalami kasus kecelakaan konstruksi pada saat pengerjaannya. 
 
 
Ketua Komite K2 Syarif Burhanuddin pun berharap tidak ada lagi kasus kecelakaan konstruksi di kemudian hari. Ia pun enggan berandai-andai bila nantinya kembali terjadi kasus kecelakaan konstruksi pasca evaluasi dilakukan.
 
"Jangan berdoa seperti itu (ada kecelakaan lagi). Kamu Tuhan bukan? Bukan kan. Ya kami harus yakin," kata Syarif di Jakarta, Kamis (1/3/2018).
 
Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-ProbolinggoKOMPAS.com/Moh.Anas Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-Probolinggo
Ia menegaskan, aspek keselamatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan di dalam setiap pekerjaan konstruksi. Untuk itu Syarif menekankan, agar para kontraktor mematuhi setiap prosedur operasional standar ketika terjun ke lapangan.
 
 
"(Ibarat) kamu naik mobil, pasti aka selamat. Kalau ada kecelakaan, bukan kami yang minta. Jadi jangan berpikir yang negatif. Kami berupaya agar tidak ada lagi, dengan melaksanakan tadi metodologi, standar prosedur, itu saja," tutur Syarif.
 
Syarif pun mendukung langkah Kementerian BUMN yang berencana merombak struktur BUMN karya untuk menambah direktorat baru yang khusus memastikan persoalan keamanan.
 
Menurut dia, faktor keamanan tak cukup hanya sebatas implementasi di lapangan, tetapi juga perlu didukung dari sisi kelembagaan.
 
"Sehingga itu perlu juga dibuat organisasi itu di BUMN. Dan bukan hanya BUMN, semua pelaksana diminta untuk memperkuat aspek K3," pungkas Syarif. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X